WTO Menangkan Indonesia, Pemerintah Desak Uni Eropa Hapus Kebijakan Diskriminatif CPO
BeritaOne.id - Pemerintah Indonesia akan mendesak Uni Eropa (UE) untuk membuka pasar ekspor produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), seusai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 10 Januari 2025 menyatakan UE memberikan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap biofuel berbahan baku CPO.
"Dia harus membuka. Kalau tidak membuka ya... 60 hari kan (diberi waktu penyesuaian kebijakan), kita kasih tau Pak Trump," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Airlangga mengakui, potensi UE untuk mengajukan banding terhadap keputusan WTO itu tetap ada. Namun, ia menekankan, hasil keputusan WTO itu sudah menjadi bukti bahwa UE melakukan diskriminasi kebijakan perdagangan terhadap Indonesia.
"Ya potensi di mana-mana tetap ada (banding). Tapi kan ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Itu poin pentingnya itu ada di sana," tegas Airlangga.
Sebagai informasi, pada tahun lalu, kinerja ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya dari Indonesia anjlok ke Eropa, di tengah naiknya harga CPO di tingkat global.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Uni Eropa sudah terjadi sejak kuartal I-2019. Hal ini diduga merupakan dampak dari kampanye negatif sawit yang kerap diluncurkan negara-negara Benua Biru melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang terbit pada 2018.
Penurunan ekspor CPO tertinggi terjadi di Belanda mencapai 39% dan Inggris sebesar 22% pada periode Januari-Maret 2019. Penurunan tersebut juga diikuti oleh beberapa negara lain, seperti Jerman, Italia, dan Spanyol.
Pada Desember 2019 Indonesia akhirnya menggugat pertama kali kebijakan UE yang dianggap menghambat akses pasar kelapa sawit melalui RED II, Delegated Regulation, dan kebijakan Prancis. Kebijakan tersebut meliputi pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit hingga 7%, pengkategorian high ILUC-risk, serta penghentian penggunaan biofuel sawit secara bertahap (phase out). Gugatan ini terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS593.
Dengan kemenangan saat ini, maka berdasarkan aturan WTO, laporan Panel akan diadopsi dalam waktu 20-60 hari jika tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa. Keputusan ini bersifat mengikat, dan UE wajib mematuhi putusan dengan menyesuaikan kebijakannya.**BrOne-05
