• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Selasa, 17 November 2026
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
  • Pilihan
  • Terpopuler
  • SawitUpdate
  • Galeri
  • Video
  • Indeks Berita
×
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
Pilihan +INDEKS
  • 01
    ASUS ROG Zephyrus G14: Performa Tinggi dalam Gaming dan Produktivitas
    29 Mei 2024
  • 02
    JMSI Inhu Lakukan Kerja Sama Publikasi dan Advokasi Kemitraan Desa
    01 Mei 2024
  • 03
    Penduduk Kota Geger, Kisah Abu Nawas Mau Terbang
    22 April 2024
  • 04
    Baznas dan Bank Indonesia Bisa Bantu Masyarakat Melunasi Utang Pinjol, Berikut Cara dan Syaratnya
    18 April 2024
  • 05
    36 Kader Golkar Riau Dipanggil DPP Sebagai Calon Di Pilkada 2024, Berikut Nama-namanya
    07 April 2024
  • Home
  • Hukrim

Setyo Budiyanto: KPK Tetap Tangani Kasus Korupsi di BUMN

Novi Rahmadani

Kamis, 08 Mei 2025 10:33:04 WIB
Cetak
Setyo Budiyanto: KPK Tetap Tangani Kasus Korupsi di BUMN

Jakarta, BeritaOne.Id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap akan memproses hukum jika terjadi tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Pasalnya, direksi hingga komisaris BUMN dianggap tetap sebagai penyelenggara negara.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto melihat ada beberapa ketentuan dalam UU 1/2025 tentang BUMN yang akan membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN.

Selain Pasal 9G, KPK juga menyoroti Pasal 4B UU BUMN yang menyebutkan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara, serta Pasal 4 Ayat 5 berkenaan dengan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN.

"KPK menyatakan, Putusan MK nomor 48/PUU-XI/2013 dan nomor 62/PUU-XI/2013 yang kemudian dikuatkan Putusan MK nomor 59/PUU-XVI/2018 dan nomor 26/PUU-XIX/ 2021 menjadi acuan dan telah menjadi akhir dari polemik kekayaan negara yang dipisahkan," kata Setyo kepada wartawan, Rabu, 7 Mei 2025.

Dengan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa konstitusionalitas keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam hal ini BUMN yang merupakan derivasi penguasaan negara.

"Sehingga segala pengaturan di bawah UUD tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi MK," tegas Setyo.

Dengan demikian, KPK menyimpulkan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya secara pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi kepada direksi, komisaris, dan pengawas BUMN.

Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang kerugian keuangan negara yang terjadi di BUMN terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule (BJR) vide Pasal 3Y dan 9F UU BUMN, misalnya diakibatkan adanya fraud, suap, tidak dilakukan dengan iktikad baik, terdapat konflik kepentingan, dan lalai mencegah timbulnya keuangan negara, yang dilakukan oleh direksi, komisaris, atau pengawas BUMN.

"Dari uraian tersebut, KPK berpandangan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK yang dilakukan oleh direksi/komisaris/pengawas di BUMN, karena dalam konteks hukum pidana, status mereka tetap sebagai penyelenggara negara, dan kerugian yang terjadi di BUMN merupakan kerugian negara, sepanjang terdapat perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang/penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule (BJR)," bebernya.

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan b UU 19/2019 tentang KPK, serta Putusan MK nomor 62/PUU-XVII/2019, di mana kata “dan/atau” dalam pasal tersebut dapat diartikan secara kumulatif maupun alternatif.

"Artinya, KPK bisa menangani kasus korupsi di BUMN jika ada penyelenggara negara, ada kerugian keuangan negara, atau keduanya. KPK berpandangan bahwa penegakan hukum atas TPK di BUMN merupakan upaya untuk mendorong BUMN dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik  atau good corporate governance. Sehingga pengelolaan BUMN sebagai kepanjangan tangan negara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai," pungkas Setyo. **BrOne-09


Sumber : Rmol Com /  Editor : Redaksi

Tulis Komentar

Berita Lainnya +INDEKS
Hukrim

Dugaan Penjarahan TBS di Kebun Eks Gandaerah Hendana Dilaporkan ke Polres Inhu

Selasa, 17 November 2026 - 22:01:09 WIB
Hukrim

Polsek Batang Cenaku Ungkap Peredaran Sabu di Bukit Lingkar, 5,77 Gram Sabu Diamankan

Ahad, 08 November 2026 - 07:50:19 WIB
Hukrim

Dugaan Penganiayaan Anak di Bawah Umur Gegerkan Lirik Inhu, Polisi Lakukan Penanganan Hukum

Ahad, 08 November 2026 - 19:58:16 WIB
Hukrim

Gerak Cepat Satreskrim Polres Inhu, Terduga Pelaku Curas Ditangkap di Pekan Heran

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:34:25 WIB
Hukrim

Polres Inhu Bekuk Dua Terduga Pengedar Sabu, 303 Gram Barang Bukti Diamankan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:20:07 WIB
Hukrim

Gelar Operasi Sarang Narkoba, Polres Inhu Amankan Dua Terduga Pelaku dan Sabu 89,6 Gram

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:16:34 WIB

Perkebunan Disita Satgas PKH, Komisi IV DPRD Inhu Soroti Nasib Buruh Sawit

15 September 2025
Harga CPO Melonjak Jelang Idulfitri, Ini Pendorongnya
28 Maret 2025
Laba Bersih Emiten Sawit Tembus Rp 825,59 Miliar, Melonjak 82,7%
24 Maret 2025
Terkini +INDEKS
Dugaan Penjarahan TBS di Kebun Eks Gandaerah Hendana Dilaporkan ke Polres Inhu
17 November 2026
Suroso Isnandar Pimpin PLN, Profesionalisme dan Meritokrasi Jadi Harapan
17 November 2026
Polsek Kuala Cenaku Dorong Kemandirian Pangan, Warga Diajak Budidayakan Cabai dan Jagung
17 November 2026
Perkuat Pendidikan Islam, Wabup Hendrizal Resmikan Pesantren Al-Jannah Bersama UAS
16 November 2026
Astra Bawa Pulang Gold dan Bronze dari Asia ESG Positive Impact Awards 2026
16 November 2026
Saat Perawatan Kebun Berlangsung, Gerombolan Bersenjata Kembali Jarah TBS Eks Gandaerah
15 November 2026
Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
14 November 2026
Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
14 November 2026
Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
14 November 2026
Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
12 November 2026
Terpopuler +INDEKS
  • 01
    Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
    Dibaca: 216 Kali
  • 02
    Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
    Dibaca: 406 Kali
  • 03
    Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
    Dibaca: 338 Kali
  • 04
    Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
    Dibaca: 288 Kali
  • 05
    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
    Dibaca: 248 Kali
  • 06
    Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
    Dibaca: 259 Kali
  • 07
    Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
    Dibaca: 287 Kali


Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

© 2021 BeritaOne.id