Komisi VI DPR: Sakeholder Mesti Jaga Stabilitas Harga Minyak Goreng Sawit
JAKARTA, Beritaone id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih berpendapat jika harga minyak goreng sawit dibiarkan naik terus-menerus, dikhawatirkan akan semakin memberatkan masyarakat bawah. Menurut Gde Sumarjaya yang akrab di sapa Demer, hampir di seluruh Indonesia masyarakat mengeluh mengenai harga minyak goreng sawit yang meroket dan tidak terjangkau.
Tutur Demer, bila terus menerus harga minyak goreng naik seperti ini, ini bisa memberatkan masyarakat bawah, sebab itu dia menyarankan setiap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk duduk bersama membahas ini untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sawit di pasaran.
“Harga minyak goreng melambung naik hampir menyentuh 50 persen terutama menjelang Natal dan Tahun Baru dan terus naik hingga Januari 2022 telah menyentuh harga Rp 50 ribu per 2 liter,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama dengan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) INACOM, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Sementara disisi lain, Demer juga mengapresiasi langkah sigap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menurunkan harga minyak goreng yang per 19 Januari 2022 menjadi Rp 14 ribu per liter, dimana semula harganya Rp25 ribu per liter.
“Menko Airlangga Hartarto peka dengan jeritan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi setiap mulai awal tahun tentang kenaikan harga-harga sembako, utamanya minyak goreng,” pungkas politisi Partai Golkar ini dikutip dari laman resmi DPR RI.
Penurunan harga minyak goreng swit resmi diterapkan sejak Rabu kemarin secara serentak. Untuk menutup selisih harga itu, Menko Perekonomian, menggunakan instrumen subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sampai Rp7,5 triliun
