Soal Polling Kinerja Gubernur Riau
Saiman: Tidak Objektif dan Representatif, Hanya Penggiringan Opini
PEKANBARU, Beritaone.id - Pengamat Sosial Politik dan Pemerintahan Riau Saiman Pakpahan, S.IP, M.SI menilai polling-polling yang dibuat media massa hanya sebatas jadi alat penggiringan opini bila tidak menggunakan metode akademik. Apa yang disimpulkan dari hasil polling bukan menggambarkan kondisi riil, tetapi menyesuaikan dengan keinginan pemilik atau pemesan polling.
Demikian disampaikan Saiman Pakpahan menanggapi fenomena polling-polling yang kembali marak di media massa, termasuk media online, menjelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Ada media yang benar-benar serius menjadikan polling untuk menaikan "trush" medianya dengan melihat secara fair tingkat popularitas calon kepala daerah atau legislator. Tetapi ada juga polling pesanan yang dibuat untuk "menggergaji" popularitas kepala daerah yang sedang menjalankan amanah.
"Polling-polling sederhana yang tidak dilakukan sesuai metode akademik cenderung menjadi alat penggiringan opini. Dan hampir dapat ditebak pasti ada motif di balik pemuatan polling. Entah motif politik atau motif sakit hati dan lain sebagainya," urai dosen FISIP Universitas Riau tersebut.
Seperti polling yang dilakukan salah satu media online di Riau baru-baru ini yang menyimpulkan masyarakat Riau tidak puas dengan kinerja Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution. Polling itu menyebutkan, hampir 50 persen dari total 1.000 voters yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan, menyatakan "tidak puas" dengan kinerja Syamsuar-Edy Natar.
"Jelas representasi masyarakat Riau tidak terwakili dengan sampel hanya 1.000 voters bila dibandingkan jumlah masyarakat Riau yang sudah lebih 6 juta itu," kata Saiman. "Dan, sangat berlebihan kalau dengan satu atau dua pertanyaan saja (mereka) dapat menyimpulkan 'puas' atau 'tidak puas' publik terhadap kinerja Pak Syamsuar dan Edy Natar," lontar Saiman.
Harus Objektif
Untuk menilai kinerja seorang kepala daerah, kata Saiman lagi, banyak aspek yang semestinya diakumulasikan dalam membuat polling. Ada misalnya aspek pendidikan, dari sisi infrastuktur, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya. "Intinya, banyak hal yang mesti dipertanyakan dalam polling. Masa iya, soal kinerja bisa mewakili semua aspek. Masa iya polling hanya satu pertanyaan soal puas atau tidak saja," kata Saiman lagi.
Kalau hanya dengan satu atau dua pertanyaan, bisa saja yang menjawab polling itu kebetulan mereka yang ada di oposisi atau kelompok yang berseberangan politik dengan pemerintah. Selain itu juga kemungkinan yang melakukan vote tersebut tidak tahu perkembangan dan persoalan Riau karena sifat media online yang sebarannya tidak terbatas jarak dan ruang.
"Bisa saja yang men-vote itu orang-orang di luar negeri sana, asal pencet saja, dan tidak tahu situasi dan kondisi Riau. Nah kalau begitu, hasilnya tidak seimbang kan?" ujar Saiman.
Karena itu supaya lebih komprehensif, persoalan yang dijadikan materi polling mestilah diletakkan pada keadaan yang objektif. Sehingga pengiringan opini itu bisa fair kepada mereka yang dipolling. Orang-orang juga harus diberi ruang untuk berkomentar. Ada pertanyaan lain yang diikutkan dalam polling itu untuk memberikan ruang kepada orang menyampaikan alasan puas atau tidak puas.
"Kenapa hanya ini pertanyaannnya. Ini kan sangat elitis kan? Mereka punya kekuasaan media, mereka punya akses untuk mempublis, lalu mereka rumuskan saja sesuai dengan kepentingannya," tandas Saiman.
Dengan pola polling seperti itu, dengan hanya memfokuskan publik untuk menjawab satu atau dua pertanyaan tertentu saja, menurut Saiman, terkesan kuat ada penggiringan opini dan ada motif di sana.
"Itu pasti ada motif. Makanya kalau mau fair, tentu pemilik polling harus menyampaikan daftar pertanyaan yang ditanyakan apa? Sebaran populasi dan sampelnya dimana? Jumlahnya berapa," kata Saiman lagi.
Menurut Saiman, dia tidak menyalahkan polling dalam media massa, karena media punya kemampuan dalam mengakses massa dan publik membaca media itu. "Tidak apa-apa. Tapi kan kemudian tidak serta-merta menjadi keadaan dimana pemerintah provinsi seperti yang mereka sampaikan dalam polling. Jadi dia membantah dalil akademik. Sehingga terkesan tendensius untuk kepentingan sekelompok orang yang mendesain polling tersebut melalui media massa," ungkap Saiman.
Nah soal-soal itu yang mestinya menurut Saiman Pakpahan dikulik-kulik, supaya masyarakat tahu dan cerdas untuk membaca usaha yang dilakukan sekelompok orang dalam melakukan penggiringan opini.
Ketika diminta hasil pengamatannya terhadap kinerja Gubernur Syamsuar dalam kurun tiga tahun terakhir, Saiman tidak menutup-nutupi ada kondisi negatif yang terjadi. Misalnya tahun 2019 karena Karhutla. Lalu, di tahun 2020 dan 2021 dengan datangnya pandemi Covid-19. "Tetapi kan dari semua keadaan itu Pak Syamsuar dan Edy Natar juga sudah melakukan banyak hal untuk masyarakat Riau," ungkap Saiman.
Saiman kemudian membeberkan tentang berbagai keberhasilan kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar sejak diamanahkan masyarakat Riau tahun 2019 silam. Mulai dari keberhasilan melobi pemerintah pusat terkait terkait Kebijakan dan Penerapan Participating Interest (PI) 10% Pengelolaan Hulu Migas untuk BUMD, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan keberhasilan Riau menjadi provinsi peringkat kelima paling diminati investor.
Lalu di sisi lain, di bawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar, Pemprov Riau memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, seperti kesejahteraan para guru dengan menambah pendapatan honor guru-guru SMK. Selain itu juga pemberian beasiswa kepada mahasiswa Riau dengan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3.
"Kita listing saja apa-apa keberhasilan beliau itu, pasti banyak perkembangan positif yang terjadi di Riau selama kepemimpinan Pak Syamsuar dan Edy Natar. Nah pertanyaanny, kenapa keberhasilan-keberhasilan itu tidak ikut dimunculkan dalam polling? Kenapa itu disembunyikan? Ini kan sebenarnya sebuah keadaan yang dimanipulir atau disembunyikan oleh pemilik polling kan?" tutup Saiman. (**)
