6 Provinsi Terancam Karhutla Jelang Musim Kemarau 2023
Jakarta- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan enam provinsi prioritas pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang musim kemarau kering di tahun 2023.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menerangkan enam provinsi prioritas itu terdiri dari tiga di Sumatra dan tiga provinsi lagi terletak di Kalimantan.
"Jadi, ada enam provinsi prioritas yakni ada tiga di Sumatera: Riau, Sumatera Selatan, Jambi. Kemudian tiga di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," jelas Suharyanto di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (25/1).
Suharyanto menyebut pemerintah juga tidak abai dan tetap bersiaga di provinsi lainnya atas karhutla tersebut.
Ia menyampaikan, BNPB juga telah mempersiapkan aksi pencegahan dan pemadaman jika kebakaran terjadi di luar enam provinsi tersebut.
"Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi-provinsi lain apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan juga kita melaksanakan aksi," katanya.
Berdasarkan catatan BNPB, sepanjang tahun 2023 telah terjadi sebanyak 14 karhutla di Indonesia.
Pada hari ini, Kepala BNPB Suharyanto bersama dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan hasil koordinasi kesiapsiagaan menghadapi Karhutla 2023 di Indonesia.
Perusahaan pembakar hutan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengklaim tidak alan mengampuni perusahaan yang membakar hutan sehingga menimbulkan karhutla.
Dia menyebut KLHK telah memasang pendeteksi, sehingga perusahaan-perusahaan yang didapati membakar hutan akan mendapat peringatan.
"Kalau soal kebakaran hutan akibat swasta itu kayanya tidak ada ampun, sebab begitu ada hotspot ada mereka sudah langsung kita bering peringatan," kata Siti dalam diskusi daring, Rabu.
"Dan cara law enforcement itu ternyata itu yang paling baik, jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," lanjutnya.
Siti mengatakan KLHK akan melakukan antisipasi terkait potensi karhutla. Apalagi, berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), masa kemarau akan lebih panjang pada tahun ini.
Siti menyebut beberapa wilayah pun diprediksi akan terjadi Karhutla. Oleh sebab itu, KLHK bekerjasama dengan BMKG, BRIN untuk memantau titik-titik yang berpotensi terjadi Karhutla.
"Semua terintegrasi," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyalahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar atas banyaknya hak guna usaha (HGU) di kawasan hutan.
Hal itu disampaikan Syahrul dalam rapat kerja bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Senin (5/7) yang juga dihadiri oleh Siti Nurbaya.
"Kita memang harus masuk ke lahan ibu LHK [Siti Nurbaya] karena banyak sekali lahan yang di-HGU-kan agak-agak bablas," kata Syahrul.
Berdasarkan catatan pihaknya ada sekitar 12 juta hektare hutan yang telah diisi oleh perusahaan sawit. Ia menyebut permasalahan itu memang telah diproses oleh KLHK. Namun, menurutnya perlu ada pengetatan.
