Dituding Difitnah Usai Bela Petani, Ketua DPRD Inhu Pertanyakan Legalitas PT SBP
Inhu, BeritaOne.id – Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Sabtu Pradansyah Sinurat, menyatakan operasional perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Sinar Belilas Perkasa (PT SBP) di wilayah Desa Sungai Raya dan Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu, diduga tidak memiliki legalitas yang sah untuk beroperasi di lokasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sabtu Pradansyah Sinurat saat berbincang dengan sejumlah wartawan, Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan itu, politisi Partai Nasdem tersebut juga mengaku kecewa karena menjadi sasaran fitnah, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter melalui pemberitaan yang menurutnya dilakukan oleh seorang oknum wartawan bernama Jason Sandroman Nababan dugaan suruhan dari PT SBP.
Ada dua akun tiktok fakv anonim dengan nama Budak Sei Raye diduga suruhan Supri Handayani yang sempat diketahui akun tiktok atas nama Budak Sei Raye dikendalikan oleh orang yang bernama Dedi Desevendra domisili Rawa Jadi Rengat, kemudian akun tiktok dengan nama Wartawan Ngoceh yang diketahui milik Ariyadi Ambara Hasibuan yang kerap memposting ujaran kebencian serta framing miring.
Menurut Sinurat, persoalan tersebut bermula ketika dirinya memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat yang mengaku lahannya diserobot oleh PT SBP mengadu ke DPRD Inhu.
"Petani di Sekip Hilir dan Sungai Raya menyampaikan persoalan lahan perkebunan mereka yang diserobot PT SBP. Ketika saya memberikan advokasi kepada petani, justru berbagai fitnah dan ujaran kebencian dialamatkan kepada saya, bahkan saya dilaporkan ke Polisi," ujarnya.
Mantan anggota Polri ini menegaskan, apabila PT SBP mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut di Sungai Raya dan Sekip Hilir melalui pembelian aset PT Alam Sari Lestari (PT ASL) dalam proses lelang, maka hal itu tidak serta-merta menjadi dasar penguasaan lahan di Desa Sungai Raya maupun Kelurahan Sekip Hilir.
Menurutnya, berdasarkan HGU PT Alam Sari Lestari Nomor 01 Tahun 2007, wilayah yang tercantum hanya meliputi Desa Talang Jerinjing, Rawa Sekip, dan Paya Rumbai, serta tidak mencantumkan Desa Sungai Raya maupun Kelurahan Sekip Hilir.
Sinurat menjelaskan, konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan telah berlangsung sejak 2007. Saat itu, masyarakat sempat diajak bermitra oleh PT Alam Sari Lestari, namun skema kemitraan tersebut dinilai merugikan sehingga banyak petani menolaknya dan dalam HGU PT Alam Sari Lestari juga tidak mencantumkan nama Desa Sungai Raya.
Terkait pemberitaan yang dinilainya mencemarkan nama baik, Sabtu Pradanyah Sinurat mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum, baik kepada perusahaan pers, maupun oknum wartawan yang melakukannya.
"Semua pernyataan yang disampaikan Rahman Manurung itu tidak benar. Saya juga mempertanyakan kapasitas yang bersangkutan dijadikan narasumber terkait legalitas perusahaan. Yang paling penting, seluruh legalitas PT SBP harus lengkap terlebih dahulu sebelum melakukan operasional," tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Dengan nada menyindir, Sinurat juga mempertanyakan dasar klaim PT SBP terhadap lahan petani di Sungai Raya dan Sekip Hilir. Kalaupun pihak PT SBP merasa dirugikan atas lahan masyarakat di Sungai Raya dan Sekip Hilir, silahkan melakukan gugatan perdata, bukan melakukan framing murahan.
"Kalau memang HGU PT Alam Sari Lestari itu mencakup wilayah lain, kenapa tidak sekalian diklaim sampai Pematang Reba agar dapat makam pahlawan dan satu SPBU juga? Mengapa justru masuk ke Sungai Raya dan Sekip Hilir yang menurut masyarakat merupakan lahan mereka?" ujarnya.
Di akhir keterangannya, Sabtu Pradansyah Sinurat menegaskan bahwa sengketa lahan yang terjadi, telah memasuki proses hukum dan sedang ditangani oleh Pansus DPR RI serta meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan.
"Biarkan penegak hukum dan Pansus DPR RI bekerja. Jangan lagi ada framing maupun fitnah yang justru memperkeruh persoalan," pungkasnya. **
