Pelaku Usaha Sawit di Riau Diharap Memiliki Sertifikasi ISPO
PEKANBARU - Pemerintah Indonesia telah merencanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, melalui pemberlakuan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pemerintah terus mendorong penerapan ISPO untuk dilakukan oleh pelaku usaha dan pekebun. Dengan diterbitkan Perpres No 44 Tahun 2020 diharapkan tata kelola sertifikasi ISPO menjadi lebih baik.
Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau mencatat, diperkirakan ada 396 perusahaan sawit di Riau. Namun, dari jumlah tersebut hanya 121 perusahaan atau 30 persen yang telah bersertifikasi ISPO.
"Sementara, KUD yang telah melaksanakan replanting sebanyak 110 KUD yang berpotensi untuk disertifikasi ISPO," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ir Zulfadli, saat membuka acara percepatan sertifikasi ISPO di Pekanbaru, Rabu (7/9/2022).
Dijelaskan dia, beberapa upaya telah diupayakan Pemerintah Provinsi Riau, di antaranya melaui Surat Edaran Gubernur Riau kepada kepala daerah di Riau tentang pemenuhan kewajiban memperoleh sertifikasi ISPO bagi perusahaan juga bagi pekebun.
"Provinsi Riau juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) yang telah diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022. Di mana dalam komponen kelima adalah tentang percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk sawit," katanya.
Dia berharap, program dan kegiatan yang disusun dalam RAD-KSB Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dapat mempercepat sertifikasi ISPO.
Disbun Riau mempunyai tanggung jawab moral untuk mempercepat sebanyak 70 persen dari perusahaan di Riau untuk dapat memperoleh sertifikasi ISPO.
"Sangat diharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak termasuk swasta dan Lembaga Sertifikasi ISPO untuk mendukung komponen Kelima RAD-KSB. Salah satunya adalah yang telah dilakukan PT. TSI Sertifikasi Internasional hari ini," ujarnya.
Disampaikan dia, produksi crude palm oil (CPO) Riau tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (2020) adalah sebanyak 7,73 juta Ton dari 47,18 juta Ton nasional, jadi pembagian Riau ke nasional adalah sebesar 21.65%.
"Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur dan sejahtera," imbuhnya.
Sementara, Direktur PT TSI Sertifikasi Internasional, Nungky Awang Chandra mengatakan, bahwa pihaknya memiliki program untuk membantu pemerintah bagaimana meningkat kompetisi mengenai sawit dari aspek sertifikasi ISPO.
"Kami dari PT TSI punya program membantu pemerintah bagaimana meningkat kompetisi mengenai sawit dari aspek sertifikasi ISPO. Sehingga produk sawit bisa berkompetisi di dunia ekspor. Sebab isu lingkungannya, sawit tidak ramah lingkungan," ujarnya.
Untuk pemberian sertifikat ISPO, lanjut dia, dari aspek lingkungan akan dicek ke lapangan apakah memenuhi syarat untuk mendapat sertifikat ISPO.
"Dan itu kita pantau terus selama 5 tahun, kalau ternyata tidak memenuhi maka kita akan cabut kembali sertifikasi ISPO-nya," tandasnya.*
