Negara Terancam Rugi, Dugaan Penjarahan TBS Eks Gandaerah Seret Sejumlah Nama dan Kendaraan
Inhu, BeritaOne.id - Dugaan pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa izin di kawasan perkebunan eks PT Gandaerah Hendana (PT GH), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, menjadi perhatian serius. Ratusan ton TBS dari kebun yang dikelola CV Permata Linggo Jaya selaku mitra PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) diduga telah diambil oleh sejumlah pihak selama periode Agustus hingga November 2026.
Persoalan yang disebut telah berlangsung selama beberapa bulan tersebut kini mulai diarahkan ke jalur hukum. Pihak pengelola mengaku telah mengumpulkan data awal berupa nama-nama orang dan kendaraan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengambilan serta pengangkutan TBS dari kawasan perkebunan tersebut.
Data itu rencananya akan disampaikan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Polres Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan pengambilan hasil perkebunan yang berada dalam pengelolaan aset negara tersebut dinilai tidak hanya mengganggu operasional perusahaan mitra, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Karena itu, pengelola meminta agar pihak yang nantinya terbukti mengambil TBS tanpa hak bertanggung jawab dengan mengembalikan hasil yang diambil atau mengganti kerugian berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Manager Operasional Kebun, Sanusi Belilas, mengatakan persoalan dugaan pengambilan TBS tanpa izin masih terjadi sejak dirinya dipercaya menjabat sebagai kepala operasional kebun eks PT GH Lirik pada 14 Oktober 2026.
Menurut Sanusi, pihak perusahaan telah berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah desa maupun pihak kepolisian setempat. Namun, upaya tersebut disebut belum sepenuhnya menghentikan aktivitas yang dipermasalahkan.
"Kami sudah mengumpulkan data nama-nama yang diduga melakukan pengambilan dan pengangkutan TBS dari kebun yang dikelola CV Permata Linggo Jaya Mitra Agrinas. Seluruh data tersebut akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut," ujar Sanusi kepada wartawan di Rengat, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, pihak pengelola akan menempuh langkah sesuai prosedur hukum apabila dugaan pengambilan hasil perkebunan tanpa hak tersebut terus berlangsung.
"Kami meminta kepada pihak-pihak yang merasa pernah mengambil TBS tersebut agar memiliki itikad baik. Kembalikan hasil yang telah diambil atau selesaikan kerugian yang ditimbulkan. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi perkara hukum yang lebih besar," tegasnya.
Situasi di lapangan dilaporkan semakin memanas dalam sepekan terakhir. Hingga Jumat (6/11/2026), sejumlah orang yang disebut mengaku berasal dari Desa Banjar Balam diduga melakukan penghentian aktivitas operasional CV Permata Linggo Jaya selaku mitra Agrinas.
Selain menghentikan pekerjaan, kelompok tersebut juga dituding melontarkan ancaman kepada pekerja serta mengambil TBS yang sebelumnya telah dipanen oleh para pekerja perusahaan mitra.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut pengambilan hasil perkebunan tanpa hak, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan gangguan terhadap kegiatan operasional pengelolaan aset negara dan keselamatan pekerja di lapangan.
Daftar Nama dan Kendaraan yang Masuk Pendataan
Berdasarkan data sementara yang dihimpun pihak pengelola, terdapat sejumlah nama dan kendaraan yang disebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pengambilan serta pengangkutan TBS dari kebun eks PT Gandaerah Hendana sejak Agustus 2026.
1. Andy, warga Desa Banjar Balam – mobil Grand Max.
2. Putra, warga Desa Banjar Balam.
3. Erwin, warga Desa Banjar Balam – mobil Suzuki Carry BM 8018 BL.
4. Maris, warga Desa Redang Seko – mobil Mitsubishi L300 BM 9668 BE.
5. Jamin, warga Desa Banjar Balam – mobil Toyota Kijang BM 8932 IB.
6. Dasril, warga Desa Banjar Balam – sepeda motor BM 8145 CT.
7. Bahar, warga Desa Banjar Balam – mobil L300 BM 9597 BA.
8. Iwan, warga Desa Seluti – mobil Toyota Kijang BM 8932 IB.
9. Nanang, warga Desa Banjar Balam – kendaraan jenis Helen (sesuai keterangan dalam pendataan).
10. Darwin, warga Desa Banjar Balam – mobil L300 BM 9597 BA.
11. Bahar, warga Desa Banjar Balam – mobil L300 BM 8587 BA.
Pihak pengelola menegaskan bahwa daftar tersebut masih berupa data awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pencocokan akan dilakukan berdasarkan identitas pihak terkait, kepemilikan dan penggunaan kendaraan, waktu kejadian, serta bukti-bukti pendukung lainnya.
Dengan demikian, pencantuman nama dalam daftar tersebut bukan merupakan penetapan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
Pihak pengelola berharap Satgas PKH dan Polres Inhu segera menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan. Penelusuran secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan rangkaian peristiwa, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta menghitung potensi kerugian yang ditimbulkan.
Selain proses penegakan hukum, pengelola juga berharap penyelesaian persoalan dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk pengembalian TBS atau pembayaran ganti kerugian apabila pengambilan tanpa hak terbukti berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan.
"Ini menyangkut pengelolaan aset negara. Kami berharap ada penegakan hukum sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi pihak yang mengambil hasil kebun tanpa hak. Jika memang terbukti mengambil, harus ada pertanggungjawaban dan pengembalian kerugian," tutup Sanusi.
Hingga berita ini disusun, pihak-pihak yang namanya tercantum dalam pendataan tersebut belum dimintai keterangan secara langsung. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. **BOI/Tim
