Dilarang Ekspor CPO, GAPKI: Daya Tahan Industri Hanya Dua Bulan
Beritaone.id - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan produsen sawit bisa bertahan dua bulan untuk menghadapi larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Namun, daya tahan industri itu sangat tergantung dari kapasitas tangki penyimpanan di perkebunan. Sekretaris Jenderal Gapki, Eddy Martono, mengatakan kapasitas tangki hasil pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi CPO di perkebunan maksimal mencapai 5 juta ton. Sementara tingkat produksi CPO mencapai 3 - 3,5 juta per bulan.
Dengan demikian, tangki penyimpanan tersebut akan penuh jika produksi CPO tidak segera disalurkan baik ke dalam negeri maupun ekspor. "Produsen CPO mampu bertahan hingga dua bulan dengan larangan ekspor CPO, dengan catatan kondisi tangki-tangki saat ini memang kebanyakan kosong," kata Eddy kepada Katadata.co.id, Senin (9/5).
Eddy mengatakan, produksi CPO juga berpotensi meningkat karena panen TBS sawit berlangsung sejak Maret hingga Juni 2022. "Yang menjadi pertanyaan, apakah pabrik-pabrik siap menampung semua produksi dan tangki-tangki masih bisa menampung?" ujar Eddy.
Terbatasnya kapasitas tangki CPO membuat harga TBS sawit di tingkat petani anjlok hingga 70%. Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat harga TBS di lapangan yang saat ini diserap oleh perusahaan kelapa sawit senilai Rp 1.700 per kilogram (Kg). Angka itu lebih rendah 56,41% dari harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan senilai Rp 3.900 per Kg. "Harga TBS seminggu ini sudah hancur lebur," kata Sekjen Apkasindo Rino Afrinodi dalam webinar "Pola Kemitraan Percepat PSR dan Kesejahteraan Petani", Kamis (28/4).
Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, larangan ekspor bahan baku minyak goreng telah berdampak pada harga TBS. Oleh karena itu, petani sawit meminta agar pemerintah menerbitkan aturan turunan yang dapat menjaga harga TBS jika aturan larangan ekspor berjalan. “Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” kata Henry dalam keterangan resmi, Senin (25/4).
Pemerintah telah mengumumkan larangan ekspor berlaku bagi seluruh jenis bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022. Larangan tersebut berlaku untuk minyak sawit mentah atau CPO dan produk olahannya termasuk Refined bleached deodorized (RBD) Palm Olein, dan minyak goreng.
Presiden Joko Widodo mengatakan jika kebijakan larangan ekspor akan dicabut jika harga minyak goreng di tingkat konsumen dalam negeri telah mencapai Harga Eceran Tertinggi di level Rp 14.000 per liter.
"Karena saya tahu negara perlu pajak dan surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas lebih penting," katanya Rabu (27/4). Mengutip Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), minyak sawit di Indonesia memang biasanya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan ekspor. Pada tahun 2020, negara pembeli minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia dengan volume terbesar adalah India, Spanyol, Malaysia, Italia, dan Kenya.
