Harga Sawit Anjlok, Bupati se-Riau Ngadu ke Gubernur
PEKANBARU, Beritaone.id - Bupati dan walikota se-Provinsi Riau mengadukan kondisi industri kelapa sawit di wilayahnya. Di mana akibat kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga sawit menjadi anjlok.
Bahkan di berbagai pabrik kelapa sawit (PKS) di Riau, terjadi penumpukan truk yang akan menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Ini lantaran banyak PKS yang tidak menerima lagi buah sawit.
Kondisi ini diungkapkan Gubernur Riau, Syamsuar, usai menggelar rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan walikota se-Riau terkait persiapan hari raya Idul Fitri 2022, Senin (25/4). Saat rapat tersebut, kata Syamsuar, para kepala daerah juga turut mengeluhkan kondisi yang terjadi di daerahnya masing-masing.
"Perlu kami sampaikan, setelah adanya kebijakan berkenaan dengan tidak boleh ekspor minyak goreng. Tadi sudah dua daerah penghasil sawit yang melaporkan, yaitu Rohil dan Inhu," kata Syamsuar.
Kebijakan karangan ekspor itu membuat buah menumpuk di PKS. Hal ini membuat PKS menyesuaikannya sehingga harus menolak buah yang masuk.
"Karena kalau buah banyak, PKS tidak bisa menerima karena tidak sesuai kapasitas penampungan. Sebab ekspor tidak jalan. Tapi kita lihat perkembangan, mudahan-madahan aman," katanya.
"Tadi disebut Wakil Bupati Rohil, sekarang ini bertumpuk-tumpuk truk sawit yang buahnya belum bisa diterima PKS. Yang jadi persoalan nanti kemungkinan nanti PKS bisa ada yang tutup," ujarnya.
Bupati Siak 2 periode itu menyebutkan, pihaknya masih terus mencermati kondisi yang terjadi. Dia juga menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Riau, Danrem 031 Wirabima, Kabinda untuk memantau perkembangan ini dalam satu atau dua hari ke depan.
"Supaya ini nanti bisa menjadi bahan laporan kita ke Jakarta. Apalagi sekarang orang mau menyambut lebaran, orang butuh uang, mudahan-madahan tidak terjadi hal-hal yang tak kita harapkan," jelasnya.
Dia berharap ada kebijakan yang akan segera diambil pemerintah pusat terkait hal ini. Dia berharap kebijakan yang diambil tidak menggangu kesejahteraan petani sawit.
