Sebelumnya Enggan Pakai Sawit, Eropa Kini Beralih ke Minyak Sawit
KUALA LUMPUR, Beritaone.id - Krisis energi dan pangan sedang berlangsung sebagai akibat dari perang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memaksa negara-negara Uni Eropa untuk membayar dalam rubel untuk gas Rusia. Dan Uni Eropa khawatir tentang kekurangan pasokan minyak bunga matahari dan minyak kanola yang bisa mengakibatkan penurunan dalam industri makanan.
Banyak negara Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk membatalkan larangan minyak sawit, akibat kekurangan pasokan minyak bunga matahari dan kanola, terlebih Rusia dan Ukraina memproduksi 70% pasokan.
Ini merupakan pukulan ganda bagi Uni Eropa setelah serangkaian sanksi ekonomi dan bisnis yang dijatuhkan kepada Rusia karena menginvasi Ukraina.
Sepertinya Rusia berada di atas angin, meskipun negara-negara Barat dan perusahaan telah menolak gagasan pemaksaan untuk membayar gas dalam rubel, mengklaim itu adalah pelanggaran kontrak, yang sebelumya ditetapkan dalam mata uang euro.
Tercatat, Rusia memasok sekitar sepertiga gas ke Uni Eropa. Oleh karena itu, energi adalah pengungkit paling kuat yang dimiliki Putin saat ia mencoba untuk membalas sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.
Prancis dan Jerman, misalnya, sedang mempersiapkan kemungkinan penghentian aliran gas Rusia. Kondisi Ini adalah berkah tdak lasngusng bagi Malaysia dalam hal minyak sawit.
Banyak pakar politik dan ekonomi mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa tidak menyangka bahwa mereka mungkin harus membatalkan larangan minyak sawit setelah semua tuduhan bahwa Malaysia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit yang terlibat dalam deforestasi.
Negara-negara Uni Eropa dan organisasi non-pemerintah asing menuduh bahwa area hutan hujan yang luas sering dibuka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca.
Mereka tanpa ampun menyerang Malaysia dan Indonesia, yang memproduksi sekitar 85 persen minyak sawit di dunia.
Selama bertahun-tahun, kritikus asing menyerang industri minyak sawit Malaysia dan Indonesia dengan tuduhan pekerja anak, kerja paksa, dan perlakuan buruk terhadap pekerja asing.
Dikutip dari News Strait Times, akibat laporan tak berdasar ini, dua perusahaan terkemuka Malaysia dilarang mengekspor produk ke Amerika Serikat dan negara-negara tertentu di Eropa.
