Rombak Birokrasi PU, Menteri Dody Diduga Kena Serangan Balik Mafia Proyek

JAKARTA - Langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merombak birokrasi internal kementerian dinilai memicu rentetan isu negatif yang menerpanya belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga isu-isu tersebut adalah bentuk serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu oleh kebijakan Dody.

Trubus mencatat pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dalam waktu berdekatan, dengan sebagian informasi yang belum terverifikasi ikut beredar. Ia menilai pola ini menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.

"Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho," ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Isu yang belakangan disorot terkait Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai di lingkungan kementerian. Dody dan Kementerian PU telah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan itu.

Trubus menduga serangan itu datang dari pihak yang selama ini leluasa mendapat keuntungan dari proyek infrastruktur, dengan ruang gerak yang mulai menyempit setelah Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.

"Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas)," ungkapnya.

Kendati begitu, ia menekankan dugaan serangan balik ini masih perlu dibuktikan, sebab belum ada temuan resmi yang menunjukkan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.

Diduga Digerakkan dari Dalam Kementerian PU

Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU, terkait langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.

Salah satu persoalan yang jadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu," tegasnya.

Trubus menilai perombakan perlu menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu, karena rotasi dianggap penting untuk memutus mata rantai kepentingan akibat terlalu lamanya seseorang menguasai jabatan maupun wilayah kerja.

"(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu," tuturnya.

"Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu," tambah dia.

Menurut Trubus, pejabat yang selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami rotasi menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan, terlebih apabila jabatan tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.

Ia mencontohkan persoalan yang belakangan muncul dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ, dan menilai dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur semacam itu harus dicegah agar tidak kembali terjadi di bawah kepemimpinan Dody.

Jaringan Mafia dari Pejabat hingga Kontraktor

Trubus mengingatkan perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.

"Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh," jelas Trubus.

Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai tidak didasarkan pada dugaan semata. Setiap keputusan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan tim khusus juga dapat digunakan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pemeriksaan antara lain dapat menyasar pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.

Trubus menilai mafia infrastruktur biasanya tidak bekerja sendirian. Mereka mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.

"Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu," ungkapnya.

Menurut Trubus, jaringan tersebut dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek. Indikasinya dapat terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meskipun belum lama digunakan.

Namun, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek.

Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat dilakukan selama terdapat kemauan politik yang kuat.

"Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu," kata dia.

Ia menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto penting agar perombakan tidak berhenti ketika menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini telah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.

"Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu," pungkas Trubus.