Peserta Pimpinan Media Gelar Workshop Peliputan Pilkada 2024 di Riau Dengan Dewan Pers
Pekanbaru, BeritaOne.id - Dewan Pers hari ini, Selasa (7/5/2024) mengadakan workshop satu hari tentang peliputan Pilkada 2024, untuk sekitar 66 Pimpinan Media di kota Pekanbaru, Riau.
"Sebagai narasumber dalam workshop ini selain dari Dewan Pers juga melibatkan Bawaslu Riau, KPU, KPID," kata Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, Selasa (7/5/2024).
Ketua Dewan Pers mengatakan, workshop ini akan dilakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hari ini yang dilaksanakan di Riau adalah wilayah ke 4 setelah NTT, Palembang dan Bengkulu.
Dewan Pers kata Ninik, merasa bersyukur saat Pilpres 2024 karena wartawan telah memberikan kontribusinya secara baik. Ini dapat terlihat dimana Pilpres berlangsung aman tanpa ada bentuk kekerasan, terutama kekerasan fisik.
"Meski tentu tetap ada dampak untuk wartawan, seperti salah satunya tekanan politik. Tapi secara keseluruhan aman," kata Ninik.
Tetapi saat pelaksanaan Pilkada Serentak kata Ninik, tantangan untuk wartawan akan lebih berat. Karena proses Pilkada itu akan head to head antara calon dan pendukung dengan penyelenggara Pilkada dan pers.
"Karena itu Wartawan harus bisa mengundang partisipasi publik untuk hadir dalam agenda besar ini," ujar Ninik.
Menurut Ketua Dewan Pers, masyarakat bisa diajak untuk hadir di ruang pers memberikan respon terhadap kandidat, sehingga pers punya peran kuat untuk menyampaikan secara utuh sosok calon pemimpin. Bagaimana sosoknya, bagaimana rekam jejaknya.
"Jika ini dapat disampaikan secara lugas, ini akan memberi peran publik yang utuh dalam pelaksanaan Pilkada," ujar Ninik.
Tetapi Ketua Dewan Pers juga mengingatkan, media tidak boleh jadi alat mobilisasi politik praktis. Berita-berita tentang Pilkada tentu harus berimbang, harus cover both side.
"Harus diingat bahwa media membuat berita untuk kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat. Media harus taat dan patuh pada kode etik jurnalistik dan UU lainnya terkait pers," ujar Ninik
Ninik juga mengingatkan bahwa media bukan hanya punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tetapi juga harus memikirkan implikasi dari sebuah pemberitaan.
"Karena itu akurasi tidak bisa ditawar," ujar Ketua Dewan Pers.**BrOne-05
