Serahkan Lahan 450 Hektar untuk Kebun Plasma Tapi Tak Dapat Bagi Hasil, Masyarakat Meradang
Meulaboh, BeritaOne.id - Ratusan warga Desa Suak Pantee Breuh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, memblokir akses jalan menuju perusahaan kelapa sawit PT Prima Aceh Agro Lestari (PAAL).
Badan jalan tersebut dipagar sepanjang 6 meter. Masyarakat mengklaim tanah yang dipagar tersebut merupakan tanah desa yang selama ini dijadikan jalan akses oleh pihak perusahaan.
Massa yang didominasi kalangan ibu-ibu membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisikan tuntutannya. Mereka juga mendirikan tenda di pinggir jalan karena akan melanjutkan aksi hingga tuntutan dipenuhi.
Warga juga bergantian meneriakkan tuntutannya. Mereka mendesak PT. PAAL segera menyelesaikan pengelolaan kebun inti plasma yang pernah dijanjikan perusahaan. Warga setempat telah menyerahkan lahan seluas 450 hektar untuk dibangun kebun sawit, namun belum pernah mendapatkan hasilnya.
"Lahan itu kami serahkan untuk dibangun kebun sawit dengan pola inti plasma, janjinya ada bagi hasil. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Sekitar 69 hektar lahan yang kami serahkan sudah ditanami sawit dan berbuah," kata Ketua Tuha Peut Desa Suak Pante Breuh, Agus Irwanda, kemarin.
Dia menjelaskan, blokade jalan dilakukan karena pihak perusahaan tidak menunaikan janji menyerahkan bagi hasil kepada masyarakat. Sesuai dengan MoU yang pernah sepakati sebelumnya, pembagian hasil inti plasma yakni 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk masyarakat.
"Sudah sejak 2007 silam MoU dibuat dengan perusahaan, sampai 2024 belum ada kejelasan. Kami sudah beberapa kali audiensi dengan pihak perusahaan, kami ajak juga musyawarah untuk mencari solusi di DPRK, tapi mereka tidak hadir dengan alasan tidak ada pimpinan tertinggi," sesalnya.
Keuchik Desa Suak Pante Breuh, Tajuddin menambahkan, masyarakat sudah pernah meminta dokumen hasil panen yang diperoleh dari kebun inti plasma, namun pihak perusahaan tertutup dan tidak mau memberikannya.
"Kami tanya berapa hasil dan berapa pengeluaran per bulannya dari awal dibangun kebun hingga 2024, tidak ada kejelasannya. Makanya masyarakat mengambil sikap," tukasnya.
"Sebelum ada kejelasan dari perusahaan terkait MoU yang sudah disepakati dahulu, jalan lalu lintas perusahaan diblokir. Semoga ada niat baik perusahaan menyelesaikan permasalahan ini. Warga akan menghentikan aksi pemagaran jalan setelah pihak perusahaan menunjukkan komitmennya," tambahnya.
Sementara itu, Humas PT PAAL, Yuni, menyebutkan pihaknya belum bisa memberikan keterangan keterangan resmi karena sedang memenuhi panggilan dari pengadilan di Banda Aceh. Direksi perusahaan juga sedang tidak berada di lokasi kebun.
"Akan kami jawab setelah pemilu nanti, saat ini pimpinan kita sedang libur Imlek. Akan kita jadwalkan kembali untuk RDP dengan DPRK dan masyarakat," katanya. **B-One03
