Pemerintah Didorong Sinkronisasi Regulasi Kemitraan dan Tata Niaga TBS dengan Perizinan Perusahaan
Jambi, BeritaOne.id - Soal tata niaga dalam sektor bisnis perkebunan sawit utamanya pembelian TBS petani oleh perusahaan masih jadi sorotan Ketua DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Kasriwandi.
Sebab berdasarkan keterangan Kasriwandi, sejauh ini hanya terdapat sebagian kecil dari perusahaan yang membeli TBS petani sesuai harga ketentuan Disbun tiap minggu.
"Ada, cuma sebagian kecil yang dia membayar sesuai dengan harga ketetapan Disbun," kata Kasriwandi pada Rabu malam, 13 Desember 2023.
Itu pun menurut Kasriwandi, dalam pembayaran harga TBS petani oleh perusahaan itu banyak didasarkan pada standar yang ditentukan oleh perusahaan sendiri.
"Dari sebagian PKS yang saya sebutkan itu, dia menentukan harga sama dengan PKS yang lain. Dia menentukan kualitas, sortasi, rendemen dan segala macam," ujarnya.
Kasriwandi pun menilai jika hal ini harus menjadi perhatian serius, jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki tata kelola niaga TBS.
"Yang enak perusahaan kalau rendemen hari ini 17, besok dia beli 16," ujarnya.
Akar dari persoalan ini pun dinilai muncul dari tidak sinkronnya regulasi soal tata niaga TBS dan Kemitraan dengan regulasi sebelumnya terkait izin pendirian perusahaan perkebunan.
"Sekarang ini tata niaga gimana dua-duanya engggak matching gitu, nah itu yang punya domain kan pemerintah pusat. Kalau ini nanti sudah dibenahi dengan Permentan yang baru, saya yakinlah soal harga dan kemitraan bisa lebih baik," ujarnya. **B-One03
