Ada soal Batas Usia Maksimal Capres 70 Tahun, MK Gelar Vonis Lagi 23 Oktober

Jakarta, BeritaOne.id - Mahkamah Konstitusi bakal kembali menggelar sidang vonis terkait permohonan gugatan UU Pemilu. Khususnya terkait dengan syarat batas usia capres dan cawapres.

Putusan akan dibacakan pada Senin 23 Oktober 2023. "Pengucapan Putusan," dikutip dari situs MK, Rabu (18/10).
Merujuk situs MK, ada lima gugatan yang akan dibacakan putusannya. Termasuk gugatan yang meminta UU Pemilu mengatur batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun.

Berikut daftar gugatannya:
Nomor 93/PUU-XXI/2023
Pemohon: Guy Rangga Boro
Petitum:
Pasal 169 huruf q
‘berusia paling rendah 21 tahun’
Nomor 96/PUU-XXI/2023
Pemohon: Riko Andi Sinaga
Petitum:
Pasal 169 huruf q
‘berusia paling rendah 25 tahun’
Nomor 102/PUU-XXI/2023
Pemohon: Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari (aliansi 98)
Petitum:
Pasal 169 huruf d
‘tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya’.

Pasal 169 huruf q
‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan'.
Nomor 104/PUU-XXI/2023
Pemohon: Gulfino Guevarrato
Petitum:
Pasal 169 huruf n
‘belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama'.
Pasal 169 huruf q
‘berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama’
Nomor 107/PUU-XXI/2023
Pemohon: Rudy Hartono
Petitum:
Pasal 169 huruf q
‘usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun’, dan merupakan konstitusional bersyarat yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden’.

Menjelang tahapan Pilpres 2024, MK menerima sejumlah gugatan terkait syarat capres-cawapres di UU Pemilu. Khususnya yang mengatur batas usia.

Pada 16 Oktober 2023, MK sudah menggelar sidang putusan 'gelombang pertama' gugatan tersebut. Ada setidaknya 6 permohonan yang diputus.
Beberapa putusan yang meminta batas minimal usia capres-cawapres ditolak MK. Hanya satu permohonan yang dikabulkan MK.
Putusan yang dimaksud ialah terkait penambahan frasa 'berpengalaman sebagai kepala daerah'. Kini, Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi:
'Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah'.
Putusan ini dinilai kontroversi. Bahkan ada hakim MK yang berbeda pendapat dan menilai putusan tersebut aneh. **B-One04