Ketua DPRD Kampar Dapat Pokir Rp25 milyar, Masalahnya Sampai KPK Jadi Tergugat

Kampar, BeritaOne.id - Anggota DPRD Kabupaten Kampar Juswari Umar Said menggugat Penjabat Bupati Kampar dan Penjabat Sekretaris Daerah pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register No. 95/Pdt.G/2023/PN Bkn yang didaftarkan secara online dengan sistim e-Court/sistim Elektronik pada Selasa (3/10/2023)

Selain dua tergugat itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat itu juga menggugat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kampar (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kampar (BPKAD). Turut menjadi tergugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Riau.

Ia menggugat dalam perkara penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian alokasi Pokok Pikiran (Pokir) yang dilakukan oleh Tergugat I (Penjabat Bupati Kampar) Tergugat II (Penjabat Sekda Kampar), Tergugat III (BAPPEDA) dan Tergugat IV (BPKAD)

Menurutnya, pemberian alokasi Pokir antara unsur pimpinan dan anggota DPRD terjadi perbedaan. Unsur pimpinan DPRD sebesar Rp25 miliar, Rp20 miliar, Rp15 miliar dan Rp10 miliar.
Sedangkan anggota termasuk penggugat hanya mendapatkan Pokir sangat tidak sebanding berkisar Rp1 miliar, Rp800 juta, Rp500 juta, Rp250 juta, Rp150 juta

Alokasi Pokir unsur pimpinan itu sangat fantastis yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, karena mendapat tekanan dari Unsur Pimpinan DPRD. Kalau belum jelas nilai nominal dan/atau kehendak mereka terhadap unsur pimpinan, maka unsur Pimpinan tidak mau hadir, tidak mau membahas serta tidak mau menanda tangani pengesahan terhadap APBD dan Jika sudah terpenuhi keinginan unsur pimpinan baru mau hadir dan menandatangani pengesahan APBD.

Hal itu terjadi sudah berlangsung lama setiap pembahasan APBD dan pengesahan APBD dari 2019 sampai  sekarang. DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024 terdiri dari 45 orang anggota terdiri dari satu orang ketua dengan tiga orang wakil ketua.

Seperti dilansir Antara, dalam gugatan itu juga disampaikan bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD juga mempunyai kewajiban menyampaikan Pokir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Penelaahan Pokok-pokok Pikiran (POKIR) yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh anggota DPRD dari hasil penyerapan aspirasi konstituen melalui reses di daerah pemilihan atau melalui kunjungan kerja secara berkala.

Disampaikan juga, bahwa Tergugat I selaku Penjabat Bupati mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Perda, menetapkan Perda persetujuan bersama DPRD, secara jujur adil tidak memihak kepada kepentingan Golongan atau kepentingan tertentu.

Sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai tugas membantu Tergugat I dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kampar secara profesional, jujur dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam poin gugatan juga disampaikan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar Pasal 178 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Penelaahan Pokok - pokok Pikiran (POKIR), karena Permendagri tersebut sudah jelas tidak ada perbedaan Jumlah nilai Pokok - pokok Pikiran (POKIR) antara unsur Pimpinan dengan Unsur Anggota DPRD. Kabupaten Kampar.

Sementara pihak Turut Tergugat I (KPK) , Turut Tergugat II (Mendagri) dan Turut Tergugat III (Gubernur Riau), dituding ikut bersalah karena telah lalai melalukan fungsinya selaku Pengawasan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. **B-One03