PBNU: Rempang Eco City Jangan Korbankan Masyarakat
Jakarta, BeritaOne.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengingatkan pemerintah, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City jangan mengorbankan masyarakat yang telah menetap lama di kawasan tersebut.
"Investasi itu harus dikembalikan pada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, maka harus dijadikan peluang (meningkatkan) taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban," tegas pria yang akrab dipanggil Gus Yahya itu, di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023), seperti dikutip dari Kompas.com.
Sambung Gus Yahya, kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu, sedangkan risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian.
"Yang pertama kesentosaan masyarakat, tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu jadi melenceng dari tujuan investasi itu sendiri," ujarnya.
Gus Yahya mengaku kaget dengan bentrokan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, antara warga penolak pembangunan dengan aparat pemerintah.
PBNU dan masyarakat pada umumnya, kata Gus Yahya, merasa tak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai melanggar hak-hak warga setempat itu.
"Ketika terjadi masalah di Rempang ini, sebetulnya NU saya kira sama dengan eksponen sosial yang lain, sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak, sementara kami tidak pernah diajak bicara," imbuh dia.
"Tidak pernah dilibatkan dalam proses kebijakan awal sehingga kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat sama sekali dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu sendiri," pungkas Gus Yahya.
Sebelumnya, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9/2023). Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.
Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sementara ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang.
