Indonesia Berusia 78 Tahun, Presma UNRI: Masyarakatnya Terlihat Belum Merdeka
PEKANBARU,BeritaOne.id-Pada Kamis (17/8/2023) Indonesia berusia 78 tahun. Seluruh masyarakat di NKRI ini memperingati hati kemerdekaan ke 78 tahun. Namun, ada hal-hal yang masih membuat Indonesia terlihat seperti belum merdeka.
Dari catatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau yang di rilis Presiden Mahasiswa, Khoirul Basar, beberapa hal itu adalah kemiskinan masih merajalela.
Dari data Badan Pusat Statistika (BPS) melaporkan nilai Garis Kemiskinan (GK) pada akhir 2022 naik sebesar 5,95% dari semula Rp505.469 menjadi sebesar Rp. 535.547 per kapita perbulan.
"Dalam laporannya, BPS mencatat peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan,"kata Khoirul dalam rilis yang diterima, Kamis (17/8/2023).
Kemudian, darurat perdagangan orang.
Kondisi maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kian menghawatirkan, bahkan mencapai tingkat darurat. Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020-2021, mencatat sebanyak 1.200 pekerja migran Indonesia menjadi korban TPPO scamming di kawasan ASEAN.
Selanjutnya, lapangan kerja terbatas.
Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat pada Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka itu 5,86% dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 tenaga kerja.
"Tingkat pengangguran memang cenderung turun, namun tidak disertai peningkatan kualitas lapangan pekerjaan," ungkap Khoirul.
Begitu juga, sebut Khoirul lagi, tingkat pendidikan yang masih rendah. Yang mana menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) terbaru, jumlah penduduk Indonesia kini telah mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023.
Dari jumlah tersebut, hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, dengan rincian D1 dan D2 porsinya 0,41%, D3 sebanyak 1,28% , S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31% dan hanya 0,02% yang mengenyam jenjang S3.
Bukan hanya itu, untuk harga kebutuhan pokok masih tinggi. Terhitung data februari 2023 ada beberapa kenaikan, diantaranya cabai merah cabai merah yang naik Rp. 460. Atau 0,78% menjadi Rp. 59.270 per kg. Dan daging sapi murni naik Rp. 110 atau P0 0,8% menjadi Rp. 133.960 per kg.
Belum lagi, penuntasan kasus pelanggaran HAM. Pemerintah Indonesia, kata Khoirul, tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM secara terperinci terdapat 19 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di indonesia.
"Indonesia masih darurat korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 sampai 2022 pelaku kebanyakan berasal dari lingkup politik, baik legislatif mapun eksekutif dengan jumlah mencapai total 521 orang yang tersandung kasus korupsi,"paparnya.
Dalam rilisnya Khoirul menyebutkan, untuk pendekatan represif di Papua minim koreksi. "Pengamat militer dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) mencatat operasi militer di Papua tidak memiliki hasil apapun dalam penyelesaian konflik di Papua. Faktanya 58 tahun operasi militer dilakukan di bumi cendrawasih, tapi sampai saat ini konflik bersenjata masih terus terjadi," jelas dia lagi.
Lainnya, reformasi saat ini menurut dia masih dikorupsi. Sejumlah pasal dalam KUHP baru membuka ruang pada negara untuk mengekang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Misalnya, pasal 256 KUHP tentang larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan dengan ancaman hukuman enam bulan penjara dan denda Rp10 juta.
"RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menyingkirkan organisasi buruh dari proses dan substansi kebijakannya dan RUU yang tidak memikirkan kondisi dunia kesehatan jangka panjang. Ini dinilai minim keterlibatan elemen masyarakat,"pungkasnya.***
