Menteri dan Kerabat Jokowi Diduga Terlibat Penyelundupan Biji Nikel ke China, Rugikan Negara Rp14,5 T, Faisal: Luhut Sudah Tahu

Jakarta, BeritaOne.id - Kasus penyelundupan biji nikel ke China yang disebut merugikan negara hingga Rp14,5 triliun, diduga melibatkan menteri dan kerabat dekat Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dikutip dari Inilah.com, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengatakan, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sudah mengetahui dan telah melaporkan aktor penyelundupan bijih nikel tersebut ke KPK.

“Jadi sebetulnya semua sudah tahu, bahkan Pak Luhut sudah laporkan aktor-aktor penyelundup (bijih nikel) ke KPK gitu. Diantaranya menteri juga, dan kerabat dekat presiden,” kata Faisal dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Menolak Kutukan Deindustrialisasi Menuju Pengarusutamaan Industrialisasi Hijau di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Dituturkan Faisal, kejadian ini dilatarbelakangi kebijakan hilirisasi ekspor nikel yang digencarkan Jokowi, memaksa negara hanya meraup keuntungan recehan. Ya, maksimum 10 persen. Sedangkan yang 90 persen dinikmati China.

Ia juga sudah mengingatkan Menko Luhut tentang adanya kemungkinan penyelundupan bijih nikel ke China.

“Ya memang dijawab. Tapi yang jawab bukan Pak Luhut, Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto). Wah ini transisi barangkali. Transisi kok sampai 3,3 juta ton,” jelas Faisal.

Faisal menyayangkan keputusan Jokowi mencanangkan program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), ketimbang memperkuat strategi industrialisasi. Padahal, industrialisasi adalah kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian, struktur industri serta meningkatkan perekonomian di dalam negeri.

"Kalau hilirisasi sekedar dari bijih nikel jadi NPI (nickel pig iron) atau jadi feronikel, (selanjutnya) NPI dan feronikelnya 99 persen diekspor ke China,” ujar Faisal.

Faisal menyimpulkan, tindakan pemerintah dengan hilirisasi nikel ini, tak lebih dari dukungan terhadap industrialisasi yang kini gencar dijalankan China. Kebijakan yang salah ini, semakin bikin miris. Lantaran disebut-sebut presiden dan para menteri sebagai kebijakan yang menguntungan negara.

“Sehingga Pak Presidennya juga ngomong, Pak Luhut, semua menteri-menteri ikut ngomong. Bahwa kita (penerimaan) meningkat. Dari tidak sampai satu miliar dolar AS, ekspor besi dan baja menjadi 12 miliar dolar AS,” ungkap Faisal.

Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi memang acapkali membanggakan program hilirisasi nikel sukses meningkatkan peenerimaan negara. Disebutnya, Indonesia ‘untung besar’ karena hilirisasi nikel.

Sebelum hilirisasi nikel, kata Jokowi, penerimaan negara hanya US$2,1 miliar atau setara Rp31 triliun. Setelah hilirisasi diimplementasikan, angkanya jadi naik menjadi US$33,8 miliar, atau setara Rp510 triliun.

“‘Pak, negara dapat apa? Itu kan yg untung pengusaha’. Sebentar, tadi angkanya Rp 31 triliun pemerintah pasti akan memungut pajak dari angka Rp 31 triliun. Kemudian lompat jadi Rp 510 triliun juga dipungut PPN, PPh, royalti. Gede mana negara akan dapat?” kata Jokowi dalam acara Pengukuhan DPN Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Dengan berapi-api, Jokowi mengungkapkan, nilai tambah ke kas negara, sangat besar sekali. Dirinya pun sempat tak percaya, saking besarnya. Sayangnya, ia tidak menyebutkan angka tersebut karena disebut rahasia Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

“Saya sebetulnya mau buka, yang di Morowali negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Ditjen Pajak. Tapi besar sekali. Saya kaget juga dapat angkanya, besar sekali. Ini sekali lagi baru urusan nikel,” terangnya.***

Bahlil Kaget

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku kaget ada 5 juta ton bijih nikel diselundupkan ke China.

Kekagetan terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Sampai saat ini beleid itu masih berlaku.

"Jadi saya kaget disampaikan bahwa ada ekspor ilegal, kaget saya. Ke perdagangan (Kementerian Perdagangan) saya cek dan tanya (katanya) tidak ada memberikan izin ekspor nikel juga," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (21/7/2023), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com).

Ia menduga penyelundupan dilakukan dengan menyamarkan izin ekspor. Alhasil, bijih nikel bisa diselundupkan secara bebas ke China.

"Apakah ini mungkin dimasukkan, contohnya judulnya pasir atau besi tapi dalamnya nikel, ya wallahualam dan kalau itu benar terjadi, saya pikir aparat penegak hukum segera lakukan tindakan hukum," pungkasnya.

Dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel ke China diungkap KPK beberapa waktu lalu. KPK menyebut penyelundupan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6/2023).