MUI: Semua Sudah Diambil Pemerintah, yang Tinggal Hanya 'Ngurusin' Mayat
Jakarta, BeritaOne.id - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, Rabu (26/7/2023) melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah terkait mengambil tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh ulama dan kiai. Sindiran itu dilontarkan pada acara puncak peringatan Milad ke-48 MUI yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Pernyataan tersebut diungkapkan Marsudi di hadapan Wakil Presiden Maruf Amin, yang juga hadir dalam acara tersebut.
"Alhamdulillah legacy ke legacy yang telah ada sejak zaman dulu sudah banyak yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintahan," ungkap Marsudi, menandakan tugas-tugas yang kini dikelola pemerintah.
Marsudi memberikan beberapa contoh pengambil-alihan tugas oleh pemerintah, antara lain fasilitasi pernikahan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, haji, dan umrah. Bahkan sertifikat halal, yang sebelumnya dikelola oleh para ulama dan kiai, kini telah diambil alih oleh pemerintah.
"Dulu, haji dan umrah dilaksanakan oleh para ulama dan kiai, sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Dulu, dulunya ini belum lama, dulunya masih dulu kemarin, sertifikat halal dilaksanakan oleh para ulama dan kiai, sekarang sudah dilaksanakan diambil oleh pemerintah. Jadi, kira-kira yang belum diambil oleh pemerintah adalah tinggal ngurusin mayat,'' sindirnya. Ucapannya disambut dengan gelak tawa dan tepuk tangan oleh peserta acara.
Seiring perkembangan zaman, menurut Marsudi, beban pemerintah untuk mengurus kemaslahatan umat semakin meningkat. Meskipun demikian, MUI menyatakan kesiapannya untuk membantu meringankan tugas pemerintah dalam mengurus kepentingan warganya.
"Siap sebagai sodiqul hukumah, turut membantu pemerintah sebagai pelaksana dari amanah atau UU baik yang sudah ada Undang-Undangnya atau yang sedang diciptakan Undang-Undangnya. Kita siap, karena negara modern tidak semua-semuanya diambil oleh pemerintah," ujar Marsudi Syuhud.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa MUI tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah, terlepas dari pengambilan-alihan berbagai tugas yang sebelumnya dikelola oleh ulama dan kiai.
