Novel Sebut Pimpinan KPK & Revisi UU Biang Kerok Indeks Korupsi Anjlok
JAKARTA - Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut pimpinan KPK Firli Bahuri Cs dan revisi UU KPK menjadi faktor terbesar yang membuat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 anjlok menjadi 34.
Novel membandingkan capaian IPK tersebut dengan tahun 2019 atau sebelum UU KPK direvisi. Saat itu IPK Indonesia mendapat skor 40.
"Faktor terbesar IPK Indonesia terjun bebas (tahun 2019 40, sekarang 2022 34) karena Revisi UU KPK dan pimpinan KPK yang ugal-ugalan," ujar Novel dalam cuitan Twitter @nazaqistsha dikutip Rabu (1/2).
Novel yang kini menjadi ASN Polri itu mengatakan skor IPK Indonesia ini masih tertolong karena tahun lalu pemerintah membuat kebijakan kemudahan berbisnis.
"Kalau sudah begini ke mana tuh anggota legislatif pendukung Firli Cs?" ujarnya.
Komentar Novel tersebut membalas unggahan Aulia Postiera, mantan penyelidik KPK yang dipecat Firli Cs dengan alasan tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN.
Aulia turut menyalahkan Firli Cs terkait IPK Indonesia yang terjun bebas.
"Sejak revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Cs jadi pimpinan @KPK_RI pada akhir tahun 2019, IPK Indonesia jeblok ga karuan," kata Aulia dalam akun Twitter @paijodirajo.
"Kekhawatiran mahasiswa dan rakyat saat aksi #ReformasiDikorupsi terbukti. Negara ini makin rusak dan korup," sambungnya.
Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.
IPK Indonesia tahun 2022 dinilai mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Posisi Indonesia bahkan berada di bawah Timor Leste, negara yang belum lama merdeka.
Terdapat delapan indikator penyusunan IPK. Tiga indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu PRS International Country Risk Guide (dari 48 menjadi 35); IMD World Competitiveness Yearbook (dari 44 menjadi 39); dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 menjadi 29).
Indeks yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project - Rule of Law Index (dari 23 menjadi 24) dan Varieties of Democracy Project (dari 22 menjadi 24).
Sementara tiga yang stagnan yaitu Global Insight Country Risk Ratings (47); Bertelsmann Foundation Transform Index (33); dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).
