Kementerian PUPR alokasikan Anggaran Rp6,98 Triliun untuk Bidang Perumahan 2023
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk bidang perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,98 triliun.
"Untuk bidang perumahan dialokasikan sebesar Rp6,98 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Basuki menambahkan, anggaran tersebut sudah termasuk dukungan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp540 miliar.
Adapun anggaran bidang perumahan sebesar Rp6,98 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit dengan anggaran sebesar Rp2 triliun.
Kemudian pembangunan 145 ribu unit rumah swadaya dengan anggaran sebesar Rp3,19 triliun.
Pembangunan 3.362 unit rumah khusus dengan anggaran sebesar Rp890 miliar, termasuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN Nusantara yang bersifat tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022 - 2024.
Kemudian Rp380 miliar untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di 34 Provinsi, 3 Lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Sedangkan untuk dukungan teknis lainnya dialokasikan sebesar Rp210 miliar dan dukungan manajemen Rp300 miliar.
Kementerian PUPR pada tahun 2022 telah membangun 3.998 unit rumah susun.
Kemudian Kementerian PUPR juga telah membangun 4.039 unit rumah khusus, 186.172 unit rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Lalu membangun 20.757 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan pembangunan setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah siap untuk dimulai.
Ia mengemukakan bahwa setidaknya sekitar 36 unit rumah jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
Iwan menerangkan, pihaknya akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, serta juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.
