Sudah Koar-koar, Bupati Meranti Diminta Bertanggung Jawab atas Ucapannya: Hati-hati Masuk Kategori Makar!
Jakarta, BeritaOne.id - Banyak pihak menyesalkan pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil, yang mengancam akan mengangkat senjata dan minta dilepas ke Malaysia karena merasa dana bagi hasil (DBH) kecil. Pernyataan tersebut menjurus ke perbuatan makar.
Adil mengucapkan hal itu saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (9/12). Rapat itu dihadiri para kepala daerah di Riau, Gubernur Riau Syamsuar, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman. Video saat Bupati Meranti marah-marah sampai muncul kata mata dan minta dilepas ke Malaysia beredar luas.
Dia marah karena merasa BDH untuk daerahnya kecil, padahal hasil tambang minyak di daerahnya naik. "Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," ucapnya, ketika itu.
Pengamat pertahanan keamanan dan intelijen Susaningtyas Kertopati dan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyesalkan omongan Adil ini. "Menurut pandangan saya, sebaiknya Pak Bupati Meranti berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi sebagai tokoh panutan dan berpendidikan," ucap Nuning, sapaan akrab Susaningtyas.
Menurut mantan Anggota Komisi I DPR ini, mengkritik Pemerintah Pusat tidak masalah. Asalkan kritikan itu disampaikan berdasarkan data dan aturan. Bukan dengan mengancam akan mengangkat senjata.
"Sebaiknya berhati-hati jika masuk ranah kedaulatan RI. Ungkapan bahwa minta Meranti dikasihkan ke negara tetangga dan mau angkat senjata itu dikhawatirkan bisa masuk dalam ranah makar," tegasnya.
Sahroni menyampaikan hal serupa. Dia menyarankan, protes DBH kecil yang disampaikan Adil sebaiknya diselesaikan melalui adu data secara transparan dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati, kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data," ucap Sekjen Partai NasDem ini.
Sahroni menegaskan, ancaman Adil, jika tidak dipertanggungjawabkan, dapat berpotensi untuk dikategorikan sebagai makar. "Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggung jawabkan ucapan Bapak. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan 'ancaman' menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," ucapnya.
