Disampaikan Di Paripurna RAPBD Riau 2023 Diusulkan Rp9,839 T
Pekanbaru, Beritaone.id - Pemerintah Provinsi RIau menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp9,839 triliun.
Kebijakan ini dituangkan dalam RKOD 2023 dan KUA/PPAS yang telah disepakati dengan DPRD jumlah ini terjadi defisit Rp661,2 miliar yang ditutupi melalui sisa lebih yang diperoleh pada 2022.
Penyampaian RAPBD 2023 disampaikan Gubenur Riau H Syamsuar pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman, Ssi, Wakil Ketua Syafruddin Poti dan Hardianto dan sejumlah anggota DPRD RIAU lainnya. Senin 31/10) di ruang rapat Paripurna DPRD Riau.
Dalam penyampaian RAPBD 2023, Gubernur menjelaskan bahwa dari usulan Rp9,178 triliun diluar Silpa 2022 Rp661,2 miliar, sektor penerimaan sektor PAD diperkirakan mencapai Rp5,410 triliun atau 58,9 persen yang diproyeksikan diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp3,817 triliun, retribusi daerah Rp21,95 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Ro946,21 lain dan dari lain LAIN PAD yang sah sebesar Rp470,98 miliar.
Sedangkan pendapatan dana transfer direncanakan Rp3,764 triliun dari total pe dapatkan daerah.
Penerimaan dana transfer berasal dari DBH pajak Rp733,4 miliar, DBH SDA sebesar Ro721,7 miliar, DAU tahun 2023 sebesar Rp1,506 triliun, DAK non fisik Rp761,5 miliar.
Pada bagian lain, Gubernur juga menyampaikan bahwa pada RAPBD 2023 Pemprov Riau terus berupaya tidak terlalu bergantung pada dana transfer, sebagaimana diketahui selama ini penerimaan yang bersumber dari dana transfer masih menjadi satu sumber penerimaan besar dari dominan.
Karena tahun 2023 rencana penerimaan Riau yang bersumber dari PAD audah mencapai 57,9 persen.
"Ini membuktikan bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap AOBD terus meningkat dan audah menjadi komponen besar dalam pendapatan daerah. Ini juga bermakna bahwa arah kebijakan daerah mengenai strategi peningkatan OAD berjalan efektif," jelasnya.
Namun begitu, kata Gubernur, pendapatan dana transfer tetap diupayakan stabikitasnya. Ini terkait dengan penetapan asumsi makro ekonomi khususnya harga minyak Indonesia Crude Oil Price (ICP) yang Sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global, serta jumlah produksi lifting minyak yang terus alami penurunan secara alamiah.
Sehingga akan memberi pengaruh besar terhadap proyeksi penerimaan dari sektor DBH yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pembayaran pada akhir tahun anggaran.
Menyikapi fluktuasi asumsi lifing dan harga minyak, Pemprov Riau sudah harus menyiapkan antisipasi dampak kenaikan ataupun penurunan harga minyak terhadap alokasi pengeluaran belanja dan pembiayaan di APBD.
Dengan adanya kerangka ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki alternatif solusi mengatasi defisit maupun memanfaatkan surplus anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD RIAU Yulisman menyampaikan bahwa Penyampaian RAPBD Riau 2923 merupakan bagian dari amanah Undang undang yang harua dijalankan. Dan sesuai ketentuan RAPBD Riau diharapkan sudah selesai dan disampaikan sebulan berakhirnya tahun anggaran 2022.
