Hadapi Bonus Demografi 2030, Pengusaha Indonesia Harus Bertambah
PEKANBARU, Beritaone.id - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bagas Adhadirgha mengatakan jumlah pengusaha di Indonesia harus bertambah hingga ideal di atas 10 persen untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030-2040.
"Bonus demografi di Indonesia yang muncul pada tahun 2030-2040 ditandai jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dari pada penduduk usia non-produktif," kata Bagas Adhadirgha dalam rilisnya diterima, Sabtu.
Bagas Adhadirgha mengatakan itu sebagai konsep pemikiran yang disampaikan dalam debat kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum BPP Hipmi 2022-2025 di Pekanbaru, jelang Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke XVII pada Desember 2022.
Debat visi dan misi kandidat Ketua Umum BPP Hipmi 2022-2025 putaran pertama itu diikuti 3 calon ketua umum (Caketum) BPP HIPMI 2022-2025 yakni Bagas Adhadirgha (Sekretaris Jenderal BPP HIPMI), Akbar Hiimawan Buchari (Wakil Ketua Umum BPP HIPMI), dan Anggawira (Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI).
Menurut Bagas Adhadirgha, bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bonus demografi dapat bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi instrumen baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Karenanya, katanya, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan. Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik.
"Melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan ini disebut bencana demografi," katanya.
Ia menyebutkan, bahwa bonus demografi yang akan meledak di tahun 2030 ditandai jumlah penduduk usia produktif akan mencapai pada angka 64 persen.
Bagas menyampaikan jika Indonesia tidak siap menghadapi Bonus Demografi ini akan menjadi sebuah Bencana Demografi. Di mana angka pengangguran intelektual akan semakin tinggi.
Ia mengatakan, pekerjaan rumah yang paling utama bersama dilakukan jika ingin Indonesia menjadi negara maju yaitu mengupayakan bertambahnya jumlah pengusaha di Indonesia hingga ideal di atas 10 persen itu.
"Pada kepengurusan Hipmi nanti dan jika terpilih menjadi ketua umum insyaAllah saya akan menciptakan 1 juta pengusaha baru selama 3 tahun ke depan," katanya.
Sebab, katanya, mengutip data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengusaha terkini memang masih di kisaran angka 3,47 persen dari total populasi penduduk Indonesia dan perlu terus ditambah melalui konsep 5 C yakni collaborate (kolaborasi), coaching (pembinaan), connectivity (konektivitas), capital (modal), conversion (konversi).
Ia menjelaskan, kolaborasi adalah saat ini HIPMI sudah menjadi bagian dari kolaborasi pengusaha muda seluruh Indonesia, penyediaan dan permintaan tercipta di HIPMI. Sedangkan dimaksud pembinaan adalah seorang pengusaha muda membutuhkan pembinaan untuk menjadi pengusaha besar awalnya usaha kecil meningkat jadi pengusaha menengah dan besar.
"Berkaitan dengan itu, saya memprogramkan 50 pengusaha HIPMI menjadi pengusaha besar di masa depan. Untuk konektivitas bergabung dalam HIPMI Net yakni salah satu bagian dari konektivitas karena pengusaha Hipmi membutuhkan tekhnologi untuk menyambungkan dari Sabang sampai Merauke melalui digitalisasi," katanya.
Siapapun yang mampu menguasai digitalisasi, katanya, maka dia akan menguasai dunia. Terkait permodalan yang sangat dibutuhkan pengusaha muda baru tentunya harus diberikan kemudahan untuk mengakses permodalan melalui lembaga keuangan resmi.
"Selain itu C kelima, adalah konversi adalah menggiatkan minimal 15 persen pengusaha muda Indonesia harus terlibat dalam kegiatan investasi di Indonesia.Mari jadikan HIPMI sebagai kendaraan ke depan untuk mendorong peningkatan kapabilitas pengusaha muda baru berdaulat di negeri sendiri," kata Bagas.
Konsep 5 C tersebut, menurut Bagas sebagai upaya mendorong pengusaha muda yang mandiri, modern dan bermanfaat.
Selain itu Akbar mengatakan, dirinya ingin melahirkan pengusaha muda yang mandiri, modern dan bermanfaat dan juga membawa misi apabila terpilih. Dan sangat fundamental diirinya ingin berbenah untuk bisa menyiapkan sekretariat permanen untuk BPP Hipmi ke depan.
"Selanjutnya kami ingin meningkatkan kualitas sistem pengkaderan di Hipmi yang kita tahu jenjang kader, jenjang karir yang berawal dari Hipmi PT dan lainnya sehingga bisa paripurna menjadi anggota, yang harus kita perkuat untuk menjadi sebuah sistem pengkaderan yang kuat. Selanjutnya kami ingin membuka akses permodalan melalui Bank Hipmi yang jika di kokaborasikan seluruh stake holder anggota HIPMI maka bisa di wujudkan di masa yang akan datang," katanya.
Dalam visinya, Akbar juga ingin menyempurnakan sistem IT yang telah di gagas oleh pendahulu HIPMI yakni Mardani Maming.
Sementara itu, calon lainnya yang tampil pada sesi yang sama yakni Anggawira (Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI) mengatakan, Hipmi harus tumbuh dan berkembang sekaligus relevan menjawab segala perkembangan jaman yang ada.
"Tantangannya adalah perubahan dari diri sendiri. 50 tahun HUPMI tentunya sudah menciptakan banyak pengusaha-pengusaha tangguh, banyak pemimpin-pemimpin yang tangguh, sebagai modal mewujudkan HIPMI sebagai ekosistem tumbuh bersama pengusaha muda dan pemimpin Indonesia," katanya.
Dalam visi dan misinya, Anggawira berniat memperbaiki dan memperbaharui penguatan kaderisasi, penguatan kelembagaan, dan tentunya juga berbagai program lainnya bagi pengusaha muda untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha yang sehat yang berimplikasi untuk bangsa dan negara.
Panelis tokoh intelektual Riau yang menanggapi visi dan misi para calon Ketua Umum Hipmi digelar di Pekanbaru itu, adalah Saidul Amin (Rektor Universitas Muhammadiyah Riau), Dr. Intsiawati Ayus, SH, MH (Politisi Daerah pernah menjabat sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Riau), Abdul Wahid (politisi nasional menjabat sebagai anggota DPR RI).
