Mendagri Tito Karnavian ingatkan Pemda Jangan Anggap Enteng Isu Inflasi
JAKARTA, Beritaone.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.
"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19," kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa.
Dia mengatakan inflasi bisa membahayakan sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi atau keparahannya melebihi 100 persen per tahun, maka negara tersebut bisa kolaps.
Beberapa penyebab inflasi, sebutnya, antara lain karena banyak uang beredar atau banyak mencetak uang, kenaikan suku bunga, suplai barang kurang baik, distribusi komoditas yang terganggu, serta harga pupuk mahal.
Dari berbagai penyebab inflasi tersebut, menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan ialah soal kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.
Selain itu, lanjutnya, pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat.
"Hati-hati komunikasi publik.Tetap bekerja mengidentifikasi masalah inflasi daerah masing, tapi jangan bikin masyarakat panik. Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget," imbaunya.
Dia juga meminta pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus bekerja rutin memantau dan menyiapkan solusi agar inflasi tidak membahayakan perekonomian.
"Aktifkan TPID, rajin dan rutin, jangan rapat hanya sebulan sekali. Kuncinya sinergi dan konsisten, jangan sampai tidak konsisten," ujar Tito.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah
Baca juga: Mendagri: Penempatan orang netral untuk isi jabatan "caretaker" gubernur di Papua
