Gerindra Minta Jokowi Tak Naikkan Harga BBM
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lagi. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.
"Tentu stabilitas harga pokok dan tidak naiknya harga BBM menjadi harapan dari setiap rakyat Indonesia," kata Muzani kepada wartawan, Kamis (18/8).
"Maka, jalan satu-satunya adalah tidak menaikkan harga BBM. Pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini," imbuhnya.
Muzani memandang kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap meningkatnya inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok naik.
Untuk menekan besaran anggaran subsidi BBM, menurutnya, pemerintah harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara, seperti melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia menyatakan, hal itu justru akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dan berkelanjutan.
"Pemerintah diharapkan mampu meningkatan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan PNBP secara signifikan untuk tahun yang akan datang, sehingga pertumbuhan ekonomi negara kita bisa konsisten dan berkelanjutan," tuturnya.
Sekjen DPP Partai Gerindra itu menambahkan, pemerintah juga harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung ulang kemampuan APBN dalam menahan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Ia menjelaskan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar bersubsidi dijual di bawah harga keekonomian. Begitu juga dengan harga LPG dan tarif listrik yang dibebankan ke konsumen.
"Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik ini bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022.
Ia mengatakan pemerintah telah menggelontorkan Rp502 triliun untuk menahan harga BBM, LPG, dan tarif listrik dengan daya di bawah 3.500 VA pada 2022. Namun, Jokowi khawatir dana tersebut tak cukup sampai akhir tahun.
"Ini harus kita tahu, untuk menahan agar inflasi tidak tinggi (kami menggelontorkan subsidi Rp502 triliun). Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," ucapnya.*
