Integrasi Sawit-Sapi Tak Seindah Rencana, Mengapa?
JAKARTA, Beritaone.id - Penerapan program integrasi sapi-kelapa sawit nampaknya tak selamanya indah lantaran berbanding terbalik dari keadaan sebenarnya, lantaran dalam pengelolaan ternak sapi faktanya dibutuhkan pasokan pakan yang berkelanjutan.
Bagi peternakan milik korporasi yang notabene memiliki pabrik kelapa sawit, dipastikan penerapan integrasi sapi-kelapa sawit akan berkembang dengan jumlah dan kualitas ternak yang sangat unggul.
Diungkapkan Ketua Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Berkat Bersama, Zainanto Hari Widodo, beberapa peternakan besar seperti milik anak usaha perkebunan kelapa sawit swasta besar akan mampu melaksanakan program Intergrasi Sawit Sapi secara maksimal. “Berlimpahnya sumber pakan yang dimiliki membuat perusahaan bisa memiliki puluhan ribu populasi ternak di kebun sawit mereka,” katanya belum lama ini.
Ini berbanding terbalik dengan kalangan peternakan rakyat, program Integrasi Sawit Sapi masih jauh dari kenyataan. Di kalangan peternakan rakyat, tutur Zainanto, kemampuan peternak rakyat tak kalah dengan peternakan korporasi karena peternak rakyat telah memiliki pengetahuan terkait pembuatan pakan dari limbah sawit khususnya bungkil dan solid.
Kata Zainanto, misalnya Sentra Peternakan Rakyat (SPR ) dengan Sekolah Lapang Peternakan Rakyat telah beberapa kali memberi materi pengolahan pakan sehingga tiap peternak memiliki kemampuan untuk membuat pakan dengan bahan limbah perkebunan kelapa sawit yaitu bungkil dan solid.
Saat ini di Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah saja, jumlah peternak telah berjumlah 450 petani dengan populasi ternak hampir 2.000 ekor sapi, belum lagi di kecamatan-kecamatan lain. Jumlah yang relatif sangat kecil dengan peternakan korporasi. “Peternak sulit mengembangkan jumlah populasi yang dimiliki karena keterbatasan sumber bahan pakan,” katanya.
Lebih lanjut tutur Zainanto, akibat sumber bahan pakan yang butuhkan sulit didapat secara resmi, maka mereka menggunakan sistem Spanyol (Separo Nyolong). Atau bahan-bahan di dapat di pasar gelap. Selain bahan ini belum tentu ada di pasar gelap, namun yang paling ditakuti para peternak adalah risiko mereka akan dianggap sebagai penadah.
Ironi yang lain adalah harga bungkil yang dibeli oleh peternak lebih mahal daripada harga bungkil di Jawa karena apabila peternak membeli bahan ke pabrik secara langsung, peternak harus memiliki DO yang harganya sudah termasuk biaya angkut dengan kapal.
Sejatinya, peternak menginginkan adanya kemudahan untuk mendapatkan bungkil dan solid dengan lancar dan harga yang terjangkau. Sayangnya keluhan para peternak tersebut belum optimal ditanggapi oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta pemilik pabrik kelapa sawit.
Di sisi yang lain, kesadaran akan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan pada masyarakat sekitarnya perlu ditumbuhkan. Perusahaan yang berinventasi di daerah (Kabupaten Kotawaringin Barat) ini bukan hanya agar semakin besar keuntungannya, tetapi melupakan tanggungjawab untuk terlibat di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Telah beberapa tahun terakhir suara peternak ini menanti janji. Sampai kapan persoalan ini bisa dipecahkan. “Ataukah program unggulan Intergrasi Sawit Sapi tak dapat terjangkau oleh tangan-tangan lemah peternak rakyat. Ataukah peribahasa ternak mati di lumbung pakan memang akan menjadi realita di tempat ini,” tandas Zainanto.
