Korsel Tingkatkan Keamanan Pejabat Negara dan Tokoh Ternama
SEOUL, Beritaone.id - Berkaca dari peristiwa penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Korea Selatan meningkatkan keamanan untuk petinggi negara dan tokoh-tokoh terkenal. Layanan Keamanan Presiden akan memperkuat langkah-langkah keamanan untuk Presiden Yoon Suk-yeol.
Sementara Badan Kepolisian Nasional telah memerintahkan cabang regional meningkatkan pemantauan untuk menjaga tokoh-tokoh kunci. "Kami sedang meninjau sistem keamanan kami untuk presiden, setelah penembakan Abe dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat postur keamanan kami," kata seorang pejabat di badan kepresidenan kepada Reuters.
Polisi juga bersiap untuk mengamankan Festival Budaya Queer Seoul pada Sabtu (16/7/2022) mendatang. Festival ini akan dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan, Philip Goldberg yang baru terpilih.
"Kami berencana untuk memperketat keamanan karena ada sejumlah faktor risiko, kelompok oposisi juga akan mengadakan rapat umum pada saat yang sama," kata seorang petugas polisi.
Sekelompok kecil pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar kedutaan AS akhir pekan lalu, ketika Goldberg tiba di Korea Selatan. Pengunjuk rasa menuduh Amerika Serikat sebagai "imperialisme budaya homoseksual".
Homoseksualitas tidak ilegal di Korea Selatan dan penerimaan publik terhadap hubungan LGBTQ semakin meningkat. Tetapi para aktivis hak asasi manusia mengatakan, banyak orang LGBTQ masih mengalami kejahatan kebencian dan menghadapi diskriminasi, termasuk kehilangan pekerjaan dan menerima ujaran kebencian.
Keamanan duta besar AS di Seoul telah menjadi sumber kontroversi. Pada 2015, seorang pria Korea Selatan menyayat wajah Duta Besar AS untuk Korea Selatan saat itu Mark Lippert dengan pisau buah di sebuah forum. Serangan ini meninggalkan luka cukup dalam di wajah Lippert, sehingga dia membutuhkan 80 jahitan.
Kemudian pada 2019, sebanyak 20 pengunjuk rasa memanjat tembok ke kompleks perumahan duta besar AS. Polisi meningkatkan keamanan di lokasi tersebut setelah Departemen Luar Negeri AS melayangkan protes secara terbuka.
