Beasiswa BPDP-KS Akan Segera Dibuka
JAKARTA, Beritaone.id – Tidak lama lagi, Direktorat Jenderal Perkebunan dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali membuka Program Beasiswa Sawit Tahun Ajaran 2022 atau Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi SDM Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS).
Pada tahun 2022 ini, target penerima beasiswa informasinya adalah 1.000 orang dan sosialisasi akan dimulai pada bulan Mei, bersamaan dengan kelulusan SMA.
Sebagai gambaran, dilihat dari jumlah alumni yang sudah menyelesaikan masa studinya sudah mencapai 1.740 orang, tentu ini bukan jumlah yang sedikit. Tekait dengan Alumni ini, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta penerima beasiswa BPDPKS tersebut untuk kembali ke daerah masing-masing untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lembaga Pekebun di Sintang dan Melawi Bersatu Untuk Siasati Harga TBS
Distanbun Aceh Gagal Tetapkan Harga TBS
Datuk Seri LAM Riau Inhu Pun Turun Gunung Menenangkan Suasana Turbulensi PKS
Jangan Biarkan Perpres 35/2022 Berlalu Tanpa Kesan
Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda Siagian, menyatakan Program pengembangan SDM yang didanai BPDPKS yaitu pemberian beasiswa program D1, D3, D4 sangat berdampak secara langsung atau tidak langsung pada pembangunan kelapa sawit nasional, terkhusus perkebunan kelapa sawit rakyat. “Harapan kita lulusan program beasiswa ini kembali ke wilayah dia” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 6 Mei 2022.
Sebagaimana mahasiswa Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), sebagai salah satu kampus yang bekerjasama, tambahnya, 80 persen dari mahasiswa program beasiswa D1 sudah dipesan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sebelum mereka lulus. Namun demikian, pihaknya sebagai penanggungjawab bidang ini mengharapkan mereka kembali dulu ke wilayah masing-masing, paling tidak selama 2 tahun untuk mengabdikan diri membangun perkebunan kelapa sawit rakyat di daerahnya.
Baginda menyatakan, sejak 2017 sampai Februari 2022 total mahasiswa penerima beasiswa adalah 3.625 orang, sedang total lulusan penerima beasiswa 1.750 orang. Sebarannya di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan (STIPAP) yang sekarang menjadi Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan 180 mahasiswa; Politeknik Kampar Riau 245 mahasiswa. Kemudian Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi Bekasi 780 mahasiswa, Institut Teknologi Sains Bandung Bekasi 50 mahasiswa, AKPY 1.400 mahasiswa, dan Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta 610 mahasiswa.
Pada 2021 rekomtek yang dikeluarkan Ditjenbun untuk beasiswa ini 660 orang yaitu program D1, D3, D4 di 6 perguruan tinggi. Sedang tahun 2022 ditargetkan mencapai 1.000 orang. Programnya juga ditambah yaitu D2 dan S1.
Selain pendidikan, fokus pengembangan SDM juga melalui pelatihan yang sudah diadakan di 21 provinsi dengan total kelas 229 pelatihan dan SDM yang dilatih 9.679 orang. Pada 2021 rekomtek pelatihan mencapai 2.507 orang dan tahun 2022 target pelatihan 5.100 orang.
“Jumlah penerima beasiswa dan pelatihan masih terlalu sedikit dibanding luas kebun kelapa sawit yang mencapai 16 juta Ha dan kebun kelapa sawit rakyat yang mencapai 6,9 juta Ha. Masih banyak pekerjaan rumah yang besar dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan Pelatihan SDM merupakan investasi supaya kelapa sawit kita semakin lebih kuat,” kata Baginda.
Ketua Harian DPP APKASINDO (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), Ir. H. Gus Harahap menyambut baik segera dibukanya pendaftaran beasiswa BPDPKS tahun ini. “Kami berharap tahun ini lebih sederhana prosedurnya, jangan justru memberatkan. Dirjenbun serta BPDPKS harus dan wajib melibatkan asosiasi petani sawit untuk proses sosialisasi dan pendaftarannya”, ujar Gus. “Ini pekerjaan besar dan harus gotong-royong semua stakeholder sawit”, lanjutnya.
“Jika masih seperti tahun lalu persyaratannya seperti foto copy surat tanah dan hal-hal lain yang memberatkan, lebih baik beasiswa ini dihapus saja” ujar Gus dengan tegas ketika dihubungi oleh sawi(6/6).
Gus menjelaskan contoh yang membuat APKASINDO sangat jengkel adalah prosedur seleksi anak-anak-kami yang harus lolos rekomendasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/kota, lalu Dinas Perkebunan Provinsi, dan selanjutnya masih harus lolos rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dirjen Perkebunan. “kok gak sekalian saja minta lahan orang tuanya harus lolos dari kawasan hutan lengkap dengan rekomendasi dari ATR/BPN”, ketus Gus.
Karenanya untuk tahun ini Gus mengakui sudah berkoordinasi ke Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, MP,CIMA,CAPO, supaya meneliti kembali persyaratan beasiswa tahun ini.
“Kami memang butuh beasiswa untuk anak-anak kami, terkhusus anak buruh tani dan pekerja sawit, seperti supir truk dan tukang perawatan kebun, ini yang utama. Bukan malah mengkhususkan penyuluh Pertanian”, lanjut Gus.
“Kami mendengar juga informasi bahwa penyuluh pertanian yang dapat beasiswa BPDPKS banyak yang gagal berangkat karena berbagai alasan”, lanjutnya.
Sekali lagi Gus tegaskan kepada Dirjend Perkebunan dan BPDPKS bahwa “itu uang bukan APBN, tapi uang hasil Pungutan Ekspor (levy) yang mana kami petani adalah yang terbebani”. Jadi APKASINDO meminta agar persyaratannya jangan mengada-ada karena ini untuk anak petani dan buruh tani, bukan untuk umum.
Terakhir, kami APKASINDO meminta tahun ini supaya keterwakilan per provinsi harus dikedepankan secara proporsional, jangan dengan sistem skor nilai test. “Sistem ini dapat diambil dari luasan kebun sawit per provinsi lalu dihitung persennya, lalu dikalikan dengan kuota tahun ini”, urai Gus sembari menegaskan agar jumlahnya juga tentu harus dikunci untuk kuota minimum per provinsi, misalnya 20 orang per provinsi.
“Dengan demikian pemerataannya adil dan tentunya hal ini bisa menjadi penawar kekecewaan dari berbagai persoalan yang menimpa kami petani sawit”, tutup Gus Harahap dari Bekasi.
