Bahas Percepatan Izin Usaha, Gubri Syamsuar Temui Menteri Investasi
Jakarta - Dalam rangka membahas terkait percepatan izin berusaha serta kendala-kendala investasi yang ada di daerah, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan audiensi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di Ruangan Indonesia Maju Kantor Kementerian Investasi, Rabu (13/4/2022).
Usai pertemuan tersebut, Gubri menerangkan bahwa Menteri Investasi/ BKPM telah memberikan petunjuk terkait kemudahan usaha tersebut, serta mendorong kesempatan BUMD untuk berusaha.
"Inilah kita sampaikan beliau, dan beliau telah memberikan petunjuk termasuk juga kesempatan BUMD untuk berusaha. Jadi kami tadi sudah mendapatkan petunjuk dari Pak Menteri (Menteri Investasi) dan Pak Menteri senang sekali kami hadir dan beliau tentunya akan memberikan solusi kalau ada persoalan yang ada di daerah," ucap Gubri didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Riau, Mamun Murod, dan Kepala Dinas DPMPTSP Riau, Helmi.
Syamsuar mengungkapkan, Menteri Investasi berpesan agar nanti jika ada investor yang melakukan investasi di daerah, agar bekerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah termasuk dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi investasi tersebut.
"Pertama senangnya beliau itu agar nanti semua investor di daerah harus bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah termasuk dengan masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan," ujar Gubri.
Ia menambahkan, jika ada kesempatan, Menteri Bahlil Lahadalia juga ingin berkunjung ke Riau, serta menyampaikan apresiasi karena target investasi yang telah ditetapkan untuk Riau itu selalu over target.
"Bahkan tadi beliau menanyakan dana berkaitan dana insentif daerah dari Menteri Keuangan, kami bilang tidak ada, ini mohon bantuan Pak Menteri lah. Sebab kalau investasi lebih, harusnya ada bonus dari Menteri Keuangan berupa dana investasi daerah," ungkapnya.
Syamsuar melanjutkan, Menteri Investasi juga meminta jika ada investor yang sulit berinvestasi di daerah, maka investor tersebut bisa dibawa oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) daerah untuk berjumpa dengan Menteri Investasi membicarakan bagaimana solusinya.
"Jadi beliau menanggapi, kalau ada pengusaha-pengusaha di sana (Riau) agak kesulitan (berinvestasi) bisa bawa ke sini (Kantor Kementerian Investasi), itu Pak Helmi (Kadis DPMPTSP Riau) punya tugas," ujar Gubri.
BUMD Kelola Eks PT MPL
Pada pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu Gubri juga menyampaikan keinginan Riau untuk mendorong BUMD dapat mengelola kawasan hutan eks IUPHHK-HTI (izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu hutan tanaman industri) PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) di Pelalawan melalui PT Sarana Pembangunan Riau Cipta Lestari.
Keinginan itu merupakan bagian dari upaya Pemprov Riau untuk menambah sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan penerimaan daerah. "Alhamdulillah, pak menteri BKPM menyambut baik keinginan kami dan sangat setuju, ini kan juga dalam rangka memajukan BUMD," kata Syamsuar.
Setelah pertemuan ini, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pun lantas meminta deputinya agar mengawal permohonan Gubernur Riau untuk mendapatkan areal eks PT Merbau Pelalawan Lestari tersebut.
Ia juga menyadari bahwa pengusahaan hutan memerlukan modal yang besar, sehingga untuk tahap awal pemerintah daerah diminta untuk bermitra dengan perusahaan yang profesional.
"Jika nantinya PT Sarana Pembangunan Riau Cipta Lestari yang akan menggarap areal kawasan hutan eks PT Merbau Pelalawan Lestari, ini harus dikawal agar benar-benar melaksanakan pengusahaan hutan secara baik dan ini perlu pembinaan," kata Bahlil.
Sebelumnya, Gubri juga telah mendatangi KLHK untuk meminta percepatan persetujuan prinsip permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan oleh PT SPR Trada.
