Pasca Marah, Jokowi Perintahkan Duit APBN-APBD Dibelanjakan Produk RI
.jpeg)
JAKARTA, Beritaone.id - Presiden Jokowi memerintahkan secara tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah untuk menggunakan uang APBN, APBD, hingga BUMN guna membeli produk dalam negeri.
"Kemarin sudah saya sudah sampaikan kepada gubernur, walikota, menteri, dan dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, dan anggaran BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," kata Jokowi dalam Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap UMKM 2022, Senin (28/3).
Selain itu, Jokowi memerintahkan agar e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) rampung pada tahun ini. Ia berharap satu juta pelaku usaha kecil dan menengah dapat mengisi katalog tersebut guna memasok kebutuhan barang dan jasa bagi pemerintah.
Kepala negara meminta kepada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk segera merampungkan target jumlah pelaku usaha kecil yang masuk ekosistem digital mencapai 30 juta pada 2024 mendatang.
"Di masa pandemi tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital, jumlah ini belum cukup dan harus terus kita ditingkatkan. Tahun ini harus capai target 20 juta, tahun depan 24 juta, dan 2024 harus mencapai 30 juta. Ini target, kalau semua kerja keras dan memiliki keinginan yang sama, insyaallah bisa," katanya.
Tak hanya itu, ia meminta agar jumlah koperasi modern juga diperbanyak hingga 500 koperasi pada 2024. Saat ini, jumlah koperasi modern baru mencapai setengahnya atau baru 250 koperasi.
Akhir pekan lalu, Jokowi memang marah besar kepada anak buahnya. Kemarahan menyusul temuan bahwa masih banyak produk yang digunakan instansi dan badan usaha pemerintah berasal dari luar negeri.
Padahal, barang itu sepele, seperti; seragam polisi, TNI, pensil, buku tulis dan traktor. Padahal kata Jokowi anggaran pengadaan barang pemerintah pusat, daerah hingga BUMN mencapai Rp1.481 triliun.
Dana itu berasal dari belanja barang pemerintah pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun.
"Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti tidak sih? jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak tahu barang yang dibeli itu barang impor," katanya dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3).
Padahal kata Jokowi, jika anggaran tersebut 40 persennya saja dipakai untuk membeli barang yang diproduksi di pabrik dan UMKM di dalam negeri, itu akan menimbulkan dampak luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan perhitungan yang masuk ke kantongnya, untuk anggaran pemerintah pusat dan daerah saja, bisa memberikan dorongan ke ekonomi sampai 1,71 persen.
Sementara itu untuk anggaran BUMN, dorongan ke ekonomi sebesar 0,4 persen. Tapi bodohnya kata Jokowi, hal itu tidak dilakukan oleh kementerian, lembaga dan instansi pemerintah.
