Supaya Petani Sawit Tak Jadi Korban Pemerintah, Turunkan Mandatori B30 ke B20
JAKARTA, Beritaone.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng sawit telah mengorbankan petani kelapa sawit di Daerah. Sebagaimana diketahui, pemerintah mencabut HET dan kemudian memberikan subsidi kepada pelaku usaha yang memproduksi minyak curah.
Namun sumber dana untuk subsidi minyak sawit curah tersebut bersumber dari dana sawit dengan Jalan menaikkan pungutan dana Sawit.
Sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pemerintah telah manaikan pungutan dana sawit secara progresif.
Jika harga CPO makin tinggi maka pungutan makin besar. Dalam kebijakan terbaru, pungutan yang tertinggi adalah jika harga CPO berada di atas US$1.500 dengan pungutan sebesar US$ 375/ton.
Diungkapkan Ekonom Senior Indonesia, Faisal Basri, sebenarnya yang menjadi biang kerok adalah kebijakan dua harga. Untuk biodiesel pakai harga Internasional, untuk minyak goreng sawit pakai harga domestik. Akibatnya CPO disedot untuk biodiesel.
“Peningkatan pajak ekspor semata-mata tak akan mempan, malahan bikin tambah senang memasok ke Biodiesel. Akibatnya ya memang petani lagi yang ditekan,” katanya dalam keterangan resmi diterima.
Sementara Sekjen SPKS, Mansuetus Darto menilai, perubahan keputusan pemerintah untuk menaikan pungutan dana sawit adalah kekeliruan pemerintah yang terus berulang.
Karena selama ini, sudah banyak petani yang bersuara akibat harga TBS tergerus akibat pungutan dana Sawit. Masalah kelangkaan minyak goreng, petani sawit jadi korban.
Karena itu, masalah ini bisa di atasi jika program B30 diturunkan menjadi B20. Ini adalah solusi untuk masalah bahan baku, karena bahan baku habis disedot untuk Program Biodiesel, bahkan dengan menurunkan target program biodiesel yang saat ini B30 menjadi B20. Jika diturunkan menjadi B20, maka dana sawit akan surplus.
Sementara program peremajaan sawit harus dimudahkan, agar peningkatan produktivitas petani lebih baik.
“Selama ini, terlalu birokratis dan menyulitkan petani sawit untuk mengakses dana peremajaan sawit. Kami melihat, ada strategi dibelakang layar oleh pelaku usaha besar untuk membuka lahan baru secara luas, untuk mengatasi masalah minyak goreng sawit,” tandas Darto.
