BNPB Dorong Riau Lakukan Simulasi Rencana Antisipasi Karhutla
JAKARTA, Riautribune.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Pemprov Riau melakukan simulasi rencana pengendalian untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB Berton S.P. Panjaitan dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan salah satu upaya kesiapsiagaan menghadapi karhutla dapat dilakukan melalui pelaksanaan latihan atau gladi.
“Khusus dalam kegiatan ini akan dilaksanakan gladi ruang yaitu berupa kegiatan table top exercise (TTX) dan command post exercise (CPX) atau yang lebih dikenal dengan gladi posko,” ujar Berton.
Berton berharap melalui TTX dan CPX, pemahaman, pengetahuan serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap potensi bencana karhutla meningkat.
“Serta pemerintah daerah mampu memprakarsai dan memfasilitasi secara mandiri pelaksanaan TTX dan CPX di waktu yang akan datang,” ujar dia melanjutkan.
Menyikapi potensi karhutla saat memasuki musim kemarau, Pemprov Riau telah memiliki rencana kontinjensi penanganan karhulta serta Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau.
Dalam pengendalian api dan asap, Satgas Pengendalian Karhutla mengutamakan pada pemadaman dari udara dan darat. Pemadaman dari udara dilakukan dengan pengeboman air atau water-bombing dan teknologi modifikasi cuaca.
Sedangkan pemadaman darat, Satgas menggerakan para personel dari berbagai instansi, termasuk dukungan masyarakat dan lembaga usaha.
Dalam keterangan tersebut dijelaskan pada awal tahun 2022 hingga kini data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat rekapitulasi karhutla di wilayah Riau mencapai 421 hektare. Sementara itu, Pemprov Riau telah mengidentifikasi potensi karhutla hingga akhir tahun 2022 ini.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pemantauan dinamika atmosfir pada saat iklim wilayah Indonesia kondisi dipengaruhi La Nina lemah-Netral. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau tetapi agak basah dari pada normalnya.
Koordinator Data dan Informasi BMKG Wilayah Riau Marzuki menyebutkan kewaspadaan tinggi karhutla masuk awal musim kemarau periode II diprakirakan pada bulan Mei hingga September dengan puncak kemarau diprakirakan pada Juni hingga Juli.
Namun demikian kesiapsiagaan berbagai pihak perlu dilakukan sejak Mei hingga September. Pada periode tersebut, wilayah Riau berada pada musim kemarau.
“Namun pada Mei ini merupakan masa peralihan di sebagian wilayah masih berpotensi hujan, atau peralihan dari musim hujan ke kemarau,” ujar dia.
Selama kurun waktu 5 tahun (2017 – 2021) rekapitulasi karhutla tertinggi pada tahun 2019 dengan luas 90.550 hektare.
Situasi karhutla dapat diperburuk oleh puncak musim kemarau dan kondisi karakteristik gambut di wilayah Riau. Menyikapi potensi karhutla di tengah pandemi COVID-19 perlu dibangun langkah dan upaya penanganan serius sehingga dampak bencana asap dapat dikurangi atau diminimalkan.
Pada proses perencanaan TTX yang akan digelar pada Mei 2022 BNPB mengundang para pelaku pengendalian karhtula Riau antara lain BPBD, TNI, BMKG, Manggala Agni, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Universitas Riau dan lembaga usaha. BNPB berharap perencanaan latihan nantinya dapat dilakukan secara mandiri oleh para pelaku di wilayah Riau.
