Program Peremajaan Sawit Masih Ada yang Salah Sasaran, Butuh Pengawasan Ketat
BOGOR, Beritaone.id - Diakui atau tidak saat ini, pemerintah telah memiliki beragam program untuk pemberdayaan petani sawit melalui dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Merujuk laporan BPDPKS, selama periode Juli 2015- November 2021, tercatat dana yang berhasil dipungut dari pajak ekspor mencapai Rp 67,53 Triliun.
Namun sayangnya realisasi bantuan pendanaan untuk petani kelapa sawit masih sangat rendah dibawah 10%, tercatat selama tahun 2016 - 22 Desember 2021 bantuan untuk dukungan PSR hanya mencapai Rp 6,59 Triliun.
Padahal, masih banyak petani yang belum tersentuh oleh program peremajaan sawit karena prosedur yang terlalu Panjang dan berat, begitupun halnya realisasi penguatan SDM dan sarpras. Diungkapkan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, kondisi tersebut terjadi akibat tidak adanya data yang akurat di tingkat petani sawit.
Belum lagi permasalahan pengawasan yang dianggap masih sangat lemah, sehingga beragam program yang dijalankan banyak tidak seuai dengan target yang ditetapkan, kata Darto, masih banyak pemain-pemain baru memburu rente merebut proyek dan saling menikam.
Bahkan tidak sedikit petani yang dipanggil oleh Kejaksaan di beberapa daerah. Petani seolah ditakut-takuti, agar petani sawit jangan mengelola dana replanting secara langsung atau mandiri melalui koperasi. Ini terjadi karena banyak orang ingin merebutnya.
“Seperti proyek tumbang ciping dalam replanting dll. Selain itu juga, lemahnya pengawasan pada identitas petani penerima replanting, yang kemudian salah sasaran. Lagi-lagi pengawasan yang lemah,” kata Darto saat memberikan sambutan pada acara Diskusi Awal Pertemuan Nasional SPKS Tahun 2021, bertajuk “Strategi mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO”, di Bogor, akhir November 2021 lalu.
