• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
  • Pilihan
  • Terpopuler
  • SawitUpdate
  • Galeri
  • Video
  • Indeks Berita
×
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
Pilihan +INDEKS
  • 01
    ASUS ROG Zephyrus G14: Performa Tinggi dalam Gaming dan Produktivitas
    29 Mei 2024
  • 02
    JMSI Inhu Lakukan Kerja Sama Publikasi dan Advokasi Kemitraan Desa
    01 Mei 2024
  • 03
    Penduduk Kota Geger, Kisah Abu Nawas Mau Terbang
    22 April 2024
  • 04
    Baznas dan Bank Indonesia Bisa Bantu Masyarakat Melunasi Utang Pinjol, Berikut Cara dan Syaratnya
    18 April 2024
  • 05
    36 Kader Golkar Riau Dipanggil DPP Sebagai Calon Di Pilkada 2024, Berikut Nama-namanya
    07 April 2024
  • Home
  • Hukrim

Tuntutan Tujuh Tahun terhadap Hasto Kriminalisasi Politik

Novi Rahmadani

Jumat, 04 Juli 2025 10:04:21 WIB
Cetak
Tuntutan Tujuh Tahun terhadap Hasto Kriminalisasi Politik

Jakarta,BeritaOne.Id - Tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dianggap sebagai bentuk kriminalisasi politik.

Hal itu disampaikan tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Hasto, Maqdir Ismail usai mengikuti persidangan tuntutan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 3 Juli 2025.

"Perkara ini bukan perkara kejahatan murni, tetapi ini adalah seperti berulang kali kami katakan, ini adalah perkara politik yang dikriminalkan," kata Maqdir kepada wartawan.

"Ini adalah kriminalisasi politik agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice,” sambungnya.

Maqdir menilai, alat bukti yang digunakan Jaksa KPK, khususnya soal data Call Detail Record (CDR) tidak logis dan menciderai akal sehat.

“Terkait dengan CDR yang mereka katakan, mereka tidak pernah mau ungkap bahwa perjalanan Harun Masiku dari Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya dalam waktu satu detik. Ini sesuatu yang betul-betul sangat mencederai akal sehat," tutur Maqdir.

Selain itu, Maqdir juga menuding ada manipulasi terhadap bukti-bukti elektronik, termasuk soal keberadaan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bersama Nurhasan, yang disebut tidak mungkin terjadi mengingat waktu tempuh yang tidak masuk akal di Jakarta pada malam hari.

“Kalau kita lihat betul secara baik bagaimana perjalanan yang disebut sebagai perjalanan dari Harun Masiku bersama-sama dengan Nurhasan dari Menteng dengan berputar-putar sampai kemudian mereka katakan berada di PTIK hanya dalam waktu sekitar 30-35 menit, dalam kondisi pukul sekitar pukul 20.17, atau sesudah 17-an, itu tidak mungkin di Jakarta ini kita bisa jalan," jelas Maqdir.

Menurut Maqdir, pembuktian perkara tidak bisa didasarkan pada asumsi atau imajinasi semata, terlebih ketika saksi seperti Nurhasan sudah membantah tuduhan keterlibatan.

Tak hanya itu, Maqdir juga menyoroti proses penetapan Hasto sebagai tersangka yang menurutnya janggal dan bernuansa politis, termasuk ketika Hasto disebut sempat diminta mundur dari jabatan Sekjen PDIP dan tidak memecat mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sebenarnya adalah upaya awal yang sudah tidak berhasil untuk mengambil alih partai ketika Presiden Jokowi meminta tambahan masa jabatan dan juga ketika dia tidak berhasil menambah satu periode," pungkas Maqdir.

Dalam perkara ini, tim JPU menuntut agar Hasto dipidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.  **BrOne-09


Sumber : Rmol.Id /  Editor : Redaksi

Tulis Komentar

Berita Lainnya +INDEKS
Hukrim

Dugaan Penjarahan TBS di Kebun Eks Gandaerah Hendana Dilaporkan ke Polres Inhu

Selasa, 17 November 2026 - 22:01:09 WIB
Hukrim

Polsek Batang Cenaku Ungkap Peredaran Sabu di Bukit Lingkar, 5,77 Gram Sabu Diamankan

Ahad, 08 November 2026 - 07:50:19 WIB
Hukrim

Dugaan Penganiayaan Anak di Bawah Umur Gegerkan Lirik Inhu, Polisi Lakukan Penanganan Hukum

Ahad, 08 November 2026 - 19:58:16 WIB
Hukrim

Gerak Cepat Satreskrim Polres Inhu, Terduga Pelaku Curas Ditangkap di Pekan Heran

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:34:25 WIB
Hukrim

Polres Inhu Bekuk Dua Terduga Pengedar Sabu, 303 Gram Barang Bukti Diamankan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:20:07 WIB
Hukrim

Gelar Operasi Sarang Narkoba, Polres Inhu Amankan Dua Terduga Pelaku dan Sabu 89,6 Gram

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:16:34 WIB

Perkebunan Disita Satgas PKH, Komisi IV DPRD Inhu Soroti Nasib Buruh Sawit

15 September 2025
Harga CPO Melonjak Jelang Idulfitri, Ini Pendorongnya
28 Maret 2025
Laba Bersih Emiten Sawit Tembus Rp 825,59 Miliar, Melonjak 82,7%
24 Maret 2025
Terkini +INDEKS
Dugaan Penjarahan TBS di Kebun Eks Gandaerah Hendana Dilaporkan ke Polres Inhu
17 November 2026
Suroso Isnandar Pimpin PLN, Profesionalisme dan Meritokrasi Jadi Harapan
17 November 2026
Polsek Kuala Cenaku Dorong Kemandirian Pangan, Warga Diajak Budidayakan Cabai dan Jagung
17 November 2026
Perkuat Pendidikan Islam, Wabup Hendrizal Resmikan Pesantren Al-Jannah Bersama UAS
16 November 2026
Astra Bawa Pulang Gold dan Bronze dari Asia ESG Positive Impact Awards 2026
16 November 2026
Saat Perawatan Kebun Berlangsung, Gerombolan Bersenjata Kembali Jarah TBS Eks Gandaerah
15 November 2026
Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
14 November 2026
Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
14 November 2026
Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
14 November 2026
Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
12 November 2026
Terpopuler +INDEKS
  • 01
    Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
    Dibaca: 220 Kali
  • 02
    Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
    Dibaca: 411 Kali
  • 03
    Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
    Dibaca: 341 Kali
  • 04
    Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
    Dibaca: 290 Kali
  • 05
    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
    Dibaca: 249 Kali
  • 06
    Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
    Dibaca: 261 Kali
  • 07
    Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
    Dibaca: 291 Kali


Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

© 2021 BeritaOne.id