• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Selasa, 17 November 2026
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
  • Pilihan
  • Terpopuler
  • SawitUpdate
  • Galeri
  • Video
  • Indeks Berita
×
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
Pilihan +INDEKS
  • 01
    ASUS ROG Zephyrus G14: Performa Tinggi dalam Gaming dan Produktivitas
    29 Mei 2024
  • 02
    JMSI Inhu Lakukan Kerja Sama Publikasi dan Advokasi Kemitraan Desa
    01 Mei 2024
  • 03
    Penduduk Kota Geger, Kisah Abu Nawas Mau Terbang
    22 April 2024
  • 04
    Baznas dan Bank Indonesia Bisa Bantu Masyarakat Melunasi Utang Pinjol, Berikut Cara dan Syaratnya
    18 April 2024
  • 05
    36 Kader Golkar Riau Dipanggil DPP Sebagai Calon Di Pilkada 2024, Berikut Nama-namanya
    07 April 2024
  • Home
  • Nasional

Penerapan Coretax Tertunda: Kerugian Masyarakat dan Risiko Terhadap Kepercayaan Investor

Fitri Aisah

Senin, 20 Januari 2025 07:57:36 WIB
Cetak
Penerapan Coretax Tertunda: Kerugian Masyarakat dan Risiko Terhadap Kepercayaan Investor
Dosen Hukum Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Taufiq Adiyanto

BeritaOne.id - Setidaknya ada dua dampak besar. Kerugian yang dialami masyarakat dan terganggunya penerimaan pendapatan negara.

Sistem administrasi pajak Coretax Administration System yang wajib per Januari 2025 digunakan untuk semua administrasi pajak mengalami gangguan teknis parah. Permasalahan tersebut mengakibatkan terganggunya semua kegiatan administratif perpajakan, mulai pelaporan maupun pembayaran se-Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Taufiq Adiyanto mengkritisi tidak siapnya sistem Coretax yang padahal sejak 2018 sudah dicanangkan dalam Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Tidak berfungsinya sistem Coretax berdampak tersendatnya  semua proses perpajakan mulai proses pelaporan hingga pembayaran.

“Dampak ini luar biasa besar. Mungkin orang melihatnya hanya IT things atau hal-hal teknikal tapi di luar itu efek dominonya kemana-mana,” ujar Taufiq yang juga pengajar hukum perpajakan tersebut.

Setidaknya Taufiq menilai ada dua dampak besar. Pertama, kerugian yang dialami masyarakat. Menurutnya, tidak berjalannya proses administrasi perpajakan ini mengganggu dunia usaha. Pasalnya, terdapat pelaporan-pelaporan pajak yang rutin dilakukan wajib pajak baik perusahaan maupun pengusaha kena pajak (PKP) tidak terlaksana akibat gangguan sistem tersebut.

Terlebih lagi, terdapat ancaman sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar dan menyerahkan laporan pajak. Misalnya, ada sanksi sebesar 1 persen dari Dasar Pengenaan Pajak bagi PKP yang tidak membuat dan melaporkan faktur pajak secara tidak benar. 

“Momok itu PPN sanksi besar 1 persen dari dasar pengenaan pajak apalagi transksi jumbo pasti terasa,” ujarnya.

Selain itu, dengan tidak berfungsinya layanan Coretax dikhawatirkan mengurangi kepercayaan publik khususnya investor asing. Taufiq menegaskan investor asing sangat memperhatikan administrasi perpajakan di suatu negara yang menciptakan keadilan. Masyarakat secara umum juga dikhawatirkan turun minatnya melaporkan pajaknya dengan adanya masalah Core Tax.

Kedua, terganggunya penerimaan negara. Belum adanya kepastian dapat digunakannya Coreax serta tidak jelasnya alternatif metode pelaporan dan pembayaran pajak membuat penerimaan negara dalam periode tersebut terganggu. 

“Lalu, efeknya ke pemerintah jelas turunkan penerimaan negara,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, Taufiq yang juga pengurus Indonesian Center for Tax Law (ICTL) FH UGM mengimbau pemerintah segera memberi kepastian hukum mengenai alternatif dan penghapusan sanksi. Hal ini diperlukan karena kesalahan bukan pada wajib pajak melainkan pemerintah.

“Sehingga harus ada alternatif lain di masa transisi ini diperbolehkan ke sistem awal, bahkan di beberapa tempat mengusulkan manual dulu saja untuk hindari sanksi tadi,” ujar Taufiq yang juga dosen hukum perpajakan itu.

Terintegrasi satu sistem

Di tengah kekurangan tersebut, Taufiq sendiri mendukung penerapan Coretax yang mampu mengintegrasikan sistem pajak secara digital. Dia menilai berbagai negara maju seperti Australia sudah menerapkan sistem administrasi pajak terintegrasi secara efektif dan efisien. 

Dia mencontohkan dengan Coretax semua dokumen administrasi pajak seperti faktur, pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), e-filing dapat diakses melalui satu aplikasi. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengakses bukti potong yang berada di pihak ketiga.

Fitur lain yang perlu diperhatikan yakni Deposit Pajak yang berfungsi layaknya dompet digital atau e-wallet. Dengan Deposit Pajak tersebut, maka setiap kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak didepositkan dalam fitur tersebut.

Melihat vitalnya fungsi Coretax, Taufiq menekankan pentingnya pemerintah menjamin kerahasiaan wajib pajak. Lantaran selain data pribadi, terdapat  juga kondisi finansial perusahaan. Untuk menjamin keandalan layanan tersebut, koordinasi kementerian dan lembaga harus diperkuat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Biasanya ada ego sektoral, masing-masing punya kepentingan, ketika isu-isu koordinasi ini bisa diantisipasi dengan baik maka dapat bermanfaat khususnya buat Direktorat Jenderal Pajak,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa DJP berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada wajib pajak selama masa transisi. Dia memahami dalam implementasi sistem baru Coretax masih terdapat tantangan teknis di lapangan.

“Oleh karena itu, DJP memberikan masa transisi khusus untuk penerapan Coretax, sebagaimana DJP juga memberikan masa transisi saat penerapan tarif PPN 11 persen selama tiga bulan," ujar Suryo Utomo.

Dia memastikan DJP tak akan beban tambahan bagi wajib pajak berupa sanksi administrasi  atas keterlambatan atau kesalahan dalam pembuatan faktur pajak yang disebabkan oleh kendala teknis dalam implementasi Coretax. Menurutnya masa transisi belum dapat dipastikan waktunya, karena membutuhkan pengkajian lebih dalam.

“Nantinya, masa transisi ini akan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak,” katanya.**BrOne-05


 Editor : Redaksi

Tulis Komentar

Berita Lainnya +INDEKS
Nasional

HLN ke-81, PLN Perkuat Kedaulatan Energi dan Percepat Transisi Menuju Energi Hijau

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:56:11 WIB
Nasional

Sembilan Bulan Mengendap, MKD DPR RI Diminta Tegas Sikapi Laporan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:46:33 WIB
Nasional

Tembus 107 Koperasi di Indonesia, PLN Perkuat Layanan Kelistrikan dan Dorong Ekonomi Desa

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:09:53 WIB
Nasional

Jasa Raharja Serahkan 50 Alat Bantu, Dorong Penyintas Kecelakaan Kembali Mandiri dan Produktif

Senin, 12 Oktober 2026 - 13:20:58 WIB
Nasional

Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Ungkap Kemajuan Pembangunan di Sahara Maroko

Kamis, 08 Oktober 2026 - 23:24:59 WIB
Nasional

BPJS Kesehatan Perkuat Layanan Jantung JKN dengan Pendekatan Value-Based Health Care

Rabu, 16 September 2026 - 19:11:59 WIB

Perkebunan Disita Satgas PKH, Komisi IV DPRD Inhu Soroti Nasib Buruh Sawit

15 September 2025
Harga CPO Melonjak Jelang Idulfitri, Ini Pendorongnya
28 Maret 2025
Laba Bersih Emiten Sawit Tembus Rp 825,59 Miliar, Melonjak 82,7%
24 Maret 2025
Terkini +INDEKS
Suroso Isnandar Pimpin PLN, Profesionalisme dan Meritokrasi Jadi Harapan
17 November 2026
Polsek Kuala Cenaku Dorong Kemandirian Pangan, Warga Diajak Budidayakan Cabai dan Jagung
17 November 2026
Perkuat Pendidikan Islam, Wabup Hendrizal Resmikan Pesantren Al-Jannah Bersama UAS
16 November 2026
Astra Bawa Pulang Gold dan Bronze dari Asia ESG Positive Impact Awards 2026
16 November 2026
Saat Perawatan Kebun Berlangsung, Gerombolan Bersenjata Kembali Jarah TBS Eks Gandaerah
15 November 2026
Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
14 November 2026
Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
14 November 2026
Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
14 November 2026
Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
12 November 2026
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
12 November 2026
Terpopuler +INDEKS
  • 01
    Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
    Dibaca: 211 Kali
  • 02
    Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
    Dibaca: 402 Kali
  • 03
    Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
    Dibaca: 336 Kali
  • 04
    Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
    Dibaca: 285 Kali
  • 05
    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
    Dibaca: 245 Kali
  • 06
    Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
    Dibaca: 252 Kali
  • 07
    Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
    Dibaca: 284 Kali


Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

© 2021 BeritaOne.id