• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Selasa, 17 November 2026
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
  • Pilihan
  • Terpopuler
  • SawitUpdate
  • Galeri
  • Video
  • Indeks Berita
×
  • Beranda
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Peristiwa
  • Pemerintahan
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Video
  • SawitUpdate
  • Internasional
  • Nasional
  • Humoria
  • Intermezzo
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Galeri
  • Indeks
Pilihan +INDEKS
  • 01
    ASUS ROG Zephyrus G14: Performa Tinggi dalam Gaming dan Produktivitas
    29 Mei 2024
  • 02
    JMSI Inhu Lakukan Kerja Sama Publikasi dan Advokasi Kemitraan Desa
    01 Mei 2024
  • 03
    Penduduk Kota Geger, Kisah Abu Nawas Mau Terbang
    22 April 2024
  • 04
    Baznas dan Bank Indonesia Bisa Bantu Masyarakat Melunasi Utang Pinjol, Berikut Cara dan Syaratnya
    18 April 2024
  • 05
    36 Kader Golkar Riau Dipanggil DPP Sebagai Calon Di Pilkada 2024, Berikut Nama-namanya
    07 April 2024
  • Home
  • Intermezzo

Pimpinan Komisi X DPR Tolak Anggaran Pendidikan Wajib Ditinjau Ulang

Fitri Aisah

Jumat, 06 September 2024 13:20:42 WIB
Cetak
Pimpinan Komisi X DPR Tolak Anggaran Pendidikan Wajib Ditinjau Ulang
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Jakarta, BeritaOne.id - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menanggapi soal permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar DPR mengubah patokan alokasi 20% anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara. Huda menilai langkah itu akan menurunkan besaran belanja wajib (mandatory spending) APBN untuk layanan penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air.

"Kami menolak segala upaya yang berdampak pada penurunan alokasi anggaran pendidikan dari APBN karena pasti berdampak pada kualitas layanan pendidikan di tanah air," ujar Huda kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

"Kita bisa bayangkan dengan skema saat ini saja masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena alasan biaya apalagi jika dana pendidikan diturunkan," imbuhnya.

Huda menilai, jika formulasi 20% APBN untuk pendidikan berpatokan pada pendapatan negara, akan berpotensi menurunkan besaran anggaran untuk pendidikan. Menurutnya, dalam penyusunan APBN, besaran belanja negara selalu diproyeksikan lebih besar ketimbang pendapatan negara.

"Dalam RAPBN 2025 misalnya pos belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.613 triliun sedangkan pos pendapatan negara hanya diproyeksikan mencapai Rp 2.996,9 triliun. Maka jika patokan 20% mandatory spending pendidikan pada pendapatan negara sudah pasti menurunkan alokasi dana pendidikan," katanya.

Huda menegaskan pendidikan layak menjadi prioritas dalam rencana pembangunan yang termuat dalam belanja atau pengeluaran negara. Dia merujuk Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

"Konstitusi kita dengan jelas menyebutkan bahwa negara wajib menyediakan layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM kita, baik dalam hal karakter maupun skill pengetahuan. Jangan sampai hal ini kemudian diutak atik untuk mengakomodasi kepentingan lain," katanya.

Lebih lanjut, Huda mengatakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih banyak menghadapi kendala karena keterbatasan biaya. Mulai dari tingginya uang kuliah tunggal di pendidikan tinggi, tidak seimbangnya jumlah kursi SMA negeri dengan peminatnya, rendahnya kesejahteraan guru, hingga kurangnya sarana/prasarana sekolah terutama di wilayah 3T.

"Belum lagi pada belum optimalnya kualitas lulusan sekolah kita yang tercermin pada rendahnya kemampuan literasi, sains, maupun matematika jika dibandingkan dengan negara-negara lain," katanya.

Politikus PKB ini menilai, saat ini pengelolaan anggaran pendidikan 20% dari APBN belum optimal, terutama dalam proses distribusi sehingga mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

"Jadi kalau mau fair perbaikannya bukan pada utak-atik besaran anggaran dari APBN tetapi pada mekanisme distribusinya sehingga anggaran pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan bukan untuk kepentingan atau program lain yang disamarkan seolah-olah untuk fungsi pendidikan," pungkasnya.**BrOne-05


Sumber : Detiknews /  Editor : Redaksi

Tulis Komentar

Berita Lainnya +INDEKS
Intermezzo

SustainaBlue Catat Capaian Penting, Dorong Inovasi Ekonomi Biru Berkelanjutan di Asia Tenggara

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 13:27:33 WIB
Intermezzo

Rawat Jalan dan Kurangi Debu, PT PAS Mitra Agrinas Beri Manfaat bagi Warga Danau Rambai

Sabtu, 08 Agustus 2026 - 20:43:09 WIB
Intermezzo

Setelah Jalan Sungai Rawa Viral, Warga Siak Mulai Berani Protes Kerusakan Infrastruktur

Senin, 03 Agustus 2026 - 12:08:29 WIB
Intermezzo

Ketika Pendidikan Karakter Menghadapi Tantangan: Dapatkah Hypnoteaching Menjadi Solusi?

Kamis, 09 Juli 2026 - 17:18:49 WIB
Intermezzo

Drama Perebutan Kebun Hutan di Inhu, Pekerja PT SAL Bertahan di Mes

Kamis, 07 Mei 2026 - 14:27:35 WIB
Intermezzo

Suasana Akrab Polres Inhil dan JMSI Inhil di Buka Puasa Bersama: Sinergi Makin Erat, Informasi Makin Tepat

Senin, 16 Maret 2026 - 21:59:39 WIB

Perkebunan Disita Satgas PKH, Komisi IV DPRD Inhu Soroti Nasib Buruh Sawit

15 September 2025
Harga CPO Melonjak Jelang Idulfitri, Ini Pendorongnya
28 Maret 2025
Laba Bersih Emiten Sawit Tembus Rp 825,59 Miliar, Melonjak 82,7%
24 Maret 2025
Terkini +INDEKS
Suroso Isnandar Pimpin PLN, Profesionalisme dan Meritokrasi Jadi Harapan
17 November 2026
Polsek Kuala Cenaku Dorong Kemandirian Pangan, Warga Diajak Budidayakan Cabai dan Jagung
17 November 2026
Perkuat Pendidikan Islam, Wabup Hendrizal Resmikan Pesantren Al-Jannah Bersama UAS
16 November 2026
Astra Bawa Pulang Gold dan Bronze dari Asia ESG Positive Impact Awards 2026
16 November 2026
Saat Perawatan Kebun Berlangsung, Gerombolan Bersenjata Kembali Jarah TBS Eks Gandaerah
15 November 2026
Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
14 November 2026
Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
14 November 2026
Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
14 November 2026
Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
12 November 2026
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
12 November 2026
Terpopuler +INDEKS
  • 01
    Dari Simulasi Unjuk Rasa hingga Tanam Pohon, Cara Jambore Bernegara Bentuk Generasi Peduli
    Dibaca: 203 Kali
  • 02
    Tak Hanya Mencerdaskan Anak Bangsa, Adepis Juga Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah
    Dibaca: 394 Kali
  • 03
    Jambore Remaja Bernegara 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Anak Muda se-Riau Antusias Ikuti Kegiatan
    Dibaca: 325 Kali
  • 04
    Luar Biasa! Siswa SMA PGRI Plus Rengat Dibekali Keahlian Instalasi Listrik hingga Servis Peralatan Rumah Tangga
    Dibaca: 278 Kali
  • 05
    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolsek Kuala Cenaku Turun Melalui Bhabinkamtibmas Pantau Panen Jagung Manis di Desa Tanjung Sari
    Dibaca: 238 Kali
  • 06
    Sekretaris PAN Inhu Tegaskan Kader Solid Dukung Kepemimpinan Zulkifli Hasan, Targetkan 7 Kursi di DPRD Inhu
    Dibaca: 244 Kali
  • 07
    Wujud Kepedulian Sosial, PT RPI Salurkan Bantuan untuk Sekolah, Masjid, dan Pesantren
    Dibaca: 275 Kali


Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

© 2021 BeritaOne.id