KPK Akui Koordinasi dengan Kejagung dan Polri Tak Berjalan Baik
Jakarta, BeritaOne.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui, koordinasi KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pemberantasan korupsi tidak berjalan baik.
Dibeberkan Alexander, jika KPK menangkap jaksa, maka Kejagung menutup pintu koordinasi dan supervisi. Polri pun seperti Kejagung.
"Memang di dalam Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak/Ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik," ujar Alexander dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
"Ego sektoral masih ada, masih ada. Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian," kata dia.
Sambung Alexander, dengan persoalan seperti itu, ia khawatir KPK tidak akan berhasil memberantas korupsi. Apa lagi, kata dia, secara kelembagaan, regulasi, dan SDM, KPK juga bermasalah.
"Dari sisi kelembagaan tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan misalnya yang berhasil dalam pemberantasan korupsi, Singapura atau Hongkong. Mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Seluruh isu terkait korupsi, mereka yang menangani. Sedangkan kalau di Indonesia, ada 3 lembaga yang menangani, KPK, Polri dan Kejaksaan," papar Alexander.
Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango juga mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejagung. Beberapa anggota Komisi III DPR pun penasaran dengan pernyataan Nawawi yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan lebih lanjut itu.
"Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah," ujar Nawawi.
"Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan," ucap dia.
Saat sesi pendalaman, anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi mengaku bingung dengan permasalahan yang diungkap Nawawi. Dia bertanya, apakah masalah yang terjadi terletak di internal KPK sendiri, atau antara KPK dengan aparat penegak hukum lain.
Menurut dia, saat ini adalah momen yang tepat bagi Nawawi untuk mengungkap permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung.
"Karena sebentar lagi kalau enggak salah Bapak-bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat," kata Johan.**BrOne-05
