Kata Eks Penyidik, Pegawai KPK yang Pungli Harus Dipecat dan Dipidana

Jakarta, BeritaOne.id - Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan revisi Undang-Undang KPK berpengaruh terhadap mentalitas pegawai KPK. Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum para pegawai KPK terhadap tahanan merupakan salah satu buktinya.

“Terjadinya revisi UU KPK banyak berpengaruh terhadap pegawai KPK. Saya bekerja di KPK selama 15 tahun, tak pernah kepikiran KPK menggeledah kantor sendiri dalam hal ini rutan yang jadi tempat sarang terjadinya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK,” kata Yudi, Ahad (3/3/2024).

Menurut Yudhi, pungli di Rutan KPK, karena adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN hingga contoh dari Pimpinan KPK. Maka dari itu, ia meminta pemberhentian secara tak hormat terhadap para pelaku pungli yang terbukti.

“Bagi saya hanya orang yang punya integritas tinggi yang layak bekerja di KPK. Apalagi bagi orang yang sudah berani terima uang dan terbukti, maka semuanya layak diberhentikan. Sekarang berharap ada yang dipidanakan dan dipecat secara tak hormat sebagai efek jera dan bersih-bersihnya KPK,” katanya.

Yudi menuturkan, ketika KPK melakukan penggeledahan artinya itu proses penyidikan, sudah ada tersangka, dan biasanya diumumkan bersamaan dengan penahanan. Ia merasa itu hal yang positif jika ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pungli di KPK, kemudian dijadikan tersangka.

“Kalau tak salah ada 12 orang, namun nama-namanya biasanya diumumkan secara resmi saat penahanan. Walaupun kami tahu ketika ada sprindik, sesuai putusan MK, maka para tersangka harus dikirimkan SPDP,” katanya.

Tim Penyidik KPK telah menyelesaikan penggeledahan di tiga rumah tahanan yang menjadi lokasi kasus pungli di rutan KPK. Ketiga rumah tahanan tersebut, yaitu rutan di gedung Merah Putih KPK, rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan yang berada di gedung ACLC.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan dalam kegiatan tersebut tim penyidik menemukan dan menyita bukti berupa dokumen catatan yang berhubungan dengan penerimaan sejumlah uang.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (28/2/2024).

Ali menuturkan, penegakan disiplin pegawai dilakukan secara paralel. Inspektorat telah memintai keterangan dan masih terus memriksa pelanggaran disiplinnya.

"Hal ini sebagaimana komitmen KPK untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi," ujarnya. **fit