SBY Wariskan Utang Rp2.609 T, Jokowi Rp8.845 T
Jakarta, BeritaOne.id - Ketua Dewan Pengawas Center for Islamic Studies in Finance Economics and Development, Awali Rizky mengatakan, di akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi utang pemerintah akan menumpuk menjadi Rp8.845 triliun (t).
Awali menuturkan, selama sepuluh tahun atau dua periode masa kekuasaannya, Jokowi telah menambah utang hingga Rp6.236 triliun. Sementara, rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya mewariskan utang Rp2.600 triliun.
Awali menjelaskan, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.145 triliun dan pada akhir 2024 diperkirakan kian menumpuk menjadi Rp8.845 triliun.
"Tambahan utang selama era SBY sebesar Rp1.309 triliun atau dari Rp1.300 triliun menjadi Rp2.609 triliun," tulis Awali dalam unggahan di akun X, dikutip Ahad (25/2/2024).
Adapun perbandingan utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Desember 2023 sebesar 38,98 persen. Diperkirakan akhir 2024 mencapai 39 persen. Rasio utang selama era SBY berkurang 32 persen dari 56,60 persen perbandingannya menjadi 24,88 persen.
"Nah, pada era Jokowi bertambah sekitar 15 persen dari 24,88 persen menjadi 39 persen," tulisnya lagi.
Rasio utang terhadap PDB yang rendah menunjukkan bahwa suatu perekonomian menghasilkan barang dan jasa yang cukup untuk membayar kembali utang tanpa menimbulkan utang lebih lanjut.
Tambah Utang Lagi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah utang lagi melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) untuk mendanai APBN 2024 yang mengalami defisit Rp552 triliun atau 2,9 persen dari PDB.
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melaksanaan lelang 9 Februari 2024 dengan target indikatif sebesar Rp24 triliun dan target maksimal sebesar Rp36 triliun.
Padahal, pada 31 Januari lalu, Kemenkeu sudah menambah utang baru dari lelang SUN hingga Rp24 triliun. Dengan defisit APBN hingga Rp552 triliun maka pemerintahan Presiden Jokowi kian agresif menarik utang baru. Apalagi masa kerja tahun ini hanya tersisa enam bulan lagi sebelum berganti pemerintahan pada Oktober mendatang.
Selain dari pasar SUN, Kemenkeu juga menarik utang dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga Rp160 triliun dari tahun lalu yang hanya Rp147 triliun.
Dalam APBN tahun ini, Kemenkeu menargetkan utang baru hingga Rp600 triliun. Tujuannya untuk menutup defisit APBN yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen.
Sedangkan pada 13 Februari lalu, China Development Bank atau CDB telah mengucurkan utang baru ke Indonesia hingga USD448 juta atau setara Rp6,99 triliun dengan kurs Rp15.626/USD.
Utang ini untuk menutup biaya pembebasan lahan dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Whoosh yang bekerja sama dengan BUMN Negeri Tirai Bambu tersebut. **B-One03
