Mendagri 'Plototi' Pemda di Riau Terkait Dana Pilkada, Terutama 5 Kabupaten Ini
Jakarta, BeritaOne.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Riau mempercepat realisasi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk memastikan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Sedikitnya ada 5 daerah di Riau yang belum melakukan realisasi yakni Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.
Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penandatanganan NPHD Kegiatan Pilkada 2024 Se-Provinsi Riau secara virtual, Jumat (17/11/2023).
"Saya berterima kasih banyak atas waktunya untuk hadir pada acara rakor zoom meeting ini, rakor zoom meeting adalah membahas mengenai satu hal saja yaitu mengenai realisasi penandatanganan naskah hibah perjanjian hibah atau NPHD dalam rangka Pilkada," katanya.
Mendagri menambahkan, aturan mengenai NPHD sudah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa alokasi anggaran Pilkada 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Dari total dana hibah yang disepakati bersama, sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
"Kebijakan saya waktu itu adalah 40 persen di 2023 APBD-nya, 60 persen diambil dari APBD 2024, sekarang waktunya sudah mepet, sekarang sudah tanggal 17 November, sebentar lagi tutup tahun," ujar Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyoroti 5 kabupaten di Provinsi Riau yang belum melakukan penandatanganan NPHD baik dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah. Mereka di antaranya Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.
"Saya minta semua daerah termasuk Riau, ini kami plototin, yang mana yang sudah melaksanakan NPHD, mana yang belum, NPHD-nya yang mana kepada Komisi Pemilihan Umum saja atau Badan Pengawas Pemilu atau sudah menyertakan TNI-Polri," imbuhnya.
Mendagri menerangkan, berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 8 daerah termasuk provinsi di daerah tersebut telah menyelesaikan penandatanganan NPHD dengan KPUD maupun Bawaslu daerah. "Untuk daerah yang sudah menandatangani NPHD tolong untuk segera di follow up 40 persen ditransfer kepada penerima hibah, nanti sisanya 60 persen tahun depan, untuk yang belum segera koordinasi KPUD, Bawaslu, dan Polri-TNI," terangnya.
Mendagri juga mengingatkan daerah yang belum menyelesaikan NPHD agar segera berkoordinasi dengan KPUD, Bawaslu daerah, maupun pihak keamanan. Koordinasi ini dilakukan agar mereka segera mengajukan usulan anggaran kebutuhan Pilkada 2024.
"Kalau seandainya sudah ada besaran disepakati segera ditandatangani NPHD, kalau sudah ditandatangani NPHD-nya, realisasikan yang 40 persen segera dalam waktu 14 hari setelah ditandatangani," tandasnya. **B-One03
