Disebut Banyak yang Enggan dan Takut, DPR RI Dorong Pemerintah Mempergencar Sosialisasi PSR
Jakarta, BeritaOne.id - Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk lebih menggencarkan upaya sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke tengah masyarakat.
Di Lansir dari elaeis.co Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, usai memimpin Tim Komisi IV DPR yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut mengikuti PSR. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar.
Sudin menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.
"Makanya tadi saya bilang target di Sumatera kok 500 (hektar) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Sudin, dilansir elaeis.co dari website resmi DPR-RI, Sabtu (16/9).
Lewat kunspek tersebut, menurut Sudin, ditemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Antara lain, persyaratan yang rumit, isu-isu miring seperti dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.
Sudin kemudian mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunspik Komisi IV itu, kata Sudin, perlu diluruskan.
Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, menurut Sudin, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.
"Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunan lebih aktif lagi. Kalau dulu untuk mendapatkan PSR ada 21 persyaratan, sekarang sudah cukup mudah," kata dia.
Senada, anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S. Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi, kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah.
"Saya minta Kementan, BPDPKS serta asosiasi proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat," ucap dia.
Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat kata dia, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi.
"Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan mendapatkan kebun sawit. Supaya untuk sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat," pungkasnya.
