SK Ketua DPRD Hari Jadi Inhu "Mandul" Lahirkan Perda

Inhu, BeritaOne.id - Sejak Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) ditetapkan sebagai Kabupaten  tahun 1956, belum ada Peraturan daerah (Perda) yang di terbitkan DPRD Inhu tentang hari jadi Kabupaten Inhu, padahal Bupati Inhu sudah menyerahkan Rencana peraturan daerah (Ranperda) hari jadi Inhu untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda).

Informasi yang berhasil dikumpulkan, ketua DPRD Inhu sudah menerbitkan SK nomor 13.A/kpts/DPRD/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 tentang susunan keanggotaan panitia khusus (Pansus) Rencana peraturan daerah Ranperda Kabupaten Inhu tahun 2022 tentang hari jadi Kabupaten Inhu dan SK tersebut ditandatangani Elda Suhanura, masih "Mandul" melahirkan keputusan waktu hari jadi Inhu.

Mandulnya SK ketua DPRD Inhu, belum ditetapkanya hari jadi Kabupaten Inhu yang saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Riau oleh DPRD Kabupaten Inhu, menimbulkan berbagai asumsi ditengah masyarakat Inhu. "Hari jadi Inhu itu adalah penjelasan secara rinci identitas Inhu negeri yang kita cintai ini," kata tokoh muda Inhu Ilham Khalik alumni Pasca sarjana  universitas Riau ini kepada wartawan Jumat (5/5/2023).

Ilham Khalik menjelaskan, hari jadi Kabupaten Inhu jika diperingati setiap tahun dimaksudkan untuk mereplikasi capaian keberhasilan tahun lalu serta membuat proyeksi baru untuk melakukan capaian tahun akan datang.

"Jika Bupati sudah menyerahkan Ranperda hari jadi Inhu tahun 2022 lalu, semestinya tahun 2023 ini pembahasannya sudah selesai dan bisa ditetapkan jadi Perda oleh DPRD Inhu, timbul pertanyaan, ada apa di DPRD Inhu tentang hari jadi," ujar Khalik yang mengaku kecewa dengan Pansus hari jadi DPRD Inhu.

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra tengah.

Daerah tingkat II Indragiri dimaksudkan  dalam undang undang nomor 12 tahun 1956 diubah menjadi daerah tingkat II Indragiri Hulu, setelah sebagian wilayahnya dipisahkan sehingga wilayahnya meliputi Kecamatan Kecamatan Rengat, Seberida, Pasir Penyu, Peranap,. Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Kuantan Hilir, Cerenti dan Kecamatan Singingi.

Belum disahknya Perda hari jadi Inhu, wakil ketua DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE dikonfirmasi menjelaskan, kalau dirinya adalah kordinator Pansus hari jadi Kabupaten Inhu, dan tidak ada terlintas di benak DPRD Inhu untuk memperlambat pembahasan dan penetapan Hari Jadi Kabupaten Inhu.

"Kesimpulan serta rekomendasi Pansus juga sudah dibuat, hanya saja Pansus tidak ingin berkehendak sendiri, maka di pandang perlu minta tunjuk ajar terhadap para orang tua, sesepuh dan tokoh masyarakat Inhu agar apa yang di putuskan oleh DPRD menjadi keputusan dan harapan yang kita semua," kata poitisi Gerinda Inhu yang akrab sapa Bang Ucok.

Bang Ucok juga menyampaikan, Ranperda yang dibahas DPRD tentang hari jadi Inhu untuk dijadikan Perda nantinya bisa diterima dan disepakati bersama seluruh unsur, baik unsur Pemerintah, maupun tokoh Adat serta Para sesepuh bin sepuh anak negeri Inhu.

"Perda hari jadi Inhu yang disahkan DPRD nantinya bisa menjadi satu pandangan dan satu persepsi yang dapat diterima semua pihak tanpa ada yang merasa di tinggal dan tertinggal," ujar pimpinan DPRD Inhu ini.

Dalam pembahasan Ranperda hari jadi Inhu di DPRD, ujar Bang Ucok, Pansus DPRD yang dikoordinatorinya sangat  berhati-hati. Hal itu pada prinsipnya bukan maksud melalai lalaikan pengesahan Ranperda hari jadi Inhu jadi Perda, namun untuk mendapatkan semua fakta peristiwa tentang Kabupaten Inhu.

"Kami tetap optimis dalam konsep semangat kebersamaan dengan semua unsur yang ada di Inhu. Tunjuk ajar itu juga perlu diterima oleh Pansus, supaya tidak salah dan tidak sesat dikemudian hari. Insya allah ini menjadi target dan tanggung jawab kami di DPRD Inhu," jelas Bang Ucok.