Kinerja APBN di Riau Hingga Februari 2023 Terus Menunjukkan Tren Positif
PEKANBARU — Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Provinsi Riau, mencatat kinerja APBN di Provinsi Riau hingga Februari 2023 terus menunjukkan tren yang positif.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Riau, Agnes Sediana menjelaskan, kinerja APND di Riau yang surplus didukung oleh kinerja pendapatan yang masih kuat.
“Dengan demikian dapat kita lihat bahwa APBN sebagai shock absorber masih tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi,” katanya di Pekanbaru, Jumat (17/3/2023).
Sebagaimana dijelaskan, untuk belanja kementerian/lembaga mengalami kenaikan sebesar Rp66,72 miliar atau tumbuh 2,08 persen. Sedangkan untuk belanja pegawai naik 2,91 persen, dan belanja modal turun 47,05 persen.
Sedangkan untuk dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, tercatat mengalami penurunan sebesar Rp26,79 miliar atau -1,04 persen (yoy).
“Sementara untuk pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant, sehingga menyebabkan penyaluran DAU disesuaikan dengan kategori. Kalau untuk DAK fisik dan insentif fiskal memang belum dilakukan penyaluran,” jelasnya.
Hingga Februari 2023, DJPb Riau mencatat total realisasi dana transfer di Riau sebesar Rp2,5 triliun lebih atau 11,31 persen dari nilai pagu Rp22,5 triliun lebih yang disalurkan ke 12 kabupaten/kota. Kendati demikian, angka realisasi ini memang masih di bawah nasional sebesar 13,06 persen.
Adapun realisasi penyaluran tertinggi terdapat di Kota Dumai dengan jumlah Rp177 miliar lebih atau 16,23 persen dari pagu Rp1,09 triliun lebih.
Agnes juga menjelaskan, untuk penyaluran Dana Bagi Hasil atau DBH di Riau hingga Februari 2023 sebesar Rp724,59 miliar atau 9,47% dari nilai pagu Rp7,6 triliun lebih. Angka realisasi ini juga masih di bawah rata-rata nasional sebesar 11,55 persen. “Persentase penyaluran tertinggi juga di Kota Dumai sebesar 16,41 persen,” ujarnya.
Untuk realisasi DAU, total penyaluran hingga Februari 2023 sebesar Rp1,46 triliun atau 16,53 persen, juga masih di bawah rata-rata nasional 18,10 persen, dengan realisasi tertinggi di Kota Pekanbaru sebesar 20,05 persen.
“Paling, untu realisasi DAK Fisik yang masih nihil, karena memang Juknisnya baru keluar dan OPD masih dalam proses persyaratan salur. Termasuk untuk realisasi insentif fiskal per kabupaten/kota juga belum ada penyaluran hingga Februari 2023.
Sementara itu, untuk realisasi DAK non Fisik di periode sama sudah tersalurkan sebesar Rp273,01 miliar atau 7,85 persen dan masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,66 persen, dengan persentase realisasi tertinggi di Rohil sebesar 18,47 persen.
Lalu, dijelaskan Agnes, untuk realisasi Dana Desa (DD) sudah di angka 5,92 persen atau Rp285,33 miliar.
“Ini juga masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,17 persen. Persentase tertingginya di Siak sebesar 30,52 persen dan penyaluran tercepat di tahun 2023 adalah Kuansing,” tambahnya.
Selanjutnya untuk realisasi APBD Riau sampai dengan Februari 2023, realisasi pendapatan Rp1,88 triliun atau 6,09 persen, masih rendah dari target 15,99 persen. Untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp1,35 triliun atau 4,01 persen dari pagu, dan surplus APBD Riau Rp,53 triliun.
Adapun untuk realisasi KUR menunjukkan tren grafik kontraksi atau menurun yang dari jumlah debitur 92,87 persen dengan jumlah penyaluran hanya 86,85 persen. “Mayoritas penyaluran KUR di Riau berada di Kampar, Rokan Hulu dan Pekanbaru,” tuturnya.
Kondisi yang sama juga terlihat dari realisasi pembiayaan UMi (Kredit Ultra Mikro) yang secara yoy terkontraksi signifikan, baik dari sisi jumlah debitur maupun jumlah penyalurannya masing-masing sebesar 94,24 persen dan 93,21 persen.
