Menko Polhukam Jadwalkan Pertemuan dengan Inisiator Bahas Pemekaran Riau
PEKANBARU, BeritaOne.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menjadwalkan pertemuan dengan Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau dalam waktu dekat untuk membahas rencana strategis Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Surat resmi telah kami layangkan ke Menko Polhukam kemarin dan telah diterima Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Nizamul," kata perwakilan Tim Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Nasir Day di Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Nasir Day berharap, Menko Polhukam dapat memutuskan rencana pemekaran DOB di Riau lewat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, demikian Nasir Day, Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
"Urusan pemekaran DOB ini tentu akan menjadi atensi Menko Polhukam karena berkaitan dengan tupoksi Kemenko Polhukam," katanya.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Nizamul sebelumnya telah menyatakan menerima surat tersebut dan akan disampaikan langsung ke Menko Polhukam untuk menjadi prioritas.
"Surat sudah sampai dan saya akan sampaikan langsung ke Bapak Menko. Selanjutnya menunggu jadwal beliau," kata Nizamul.
Sebelumnya Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau juga telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas wacana pemekaran kabupaten/kota di Riau yang kian bulat.
"Untuk Ketua Komisi II DPR RI dan Ketua DPD RI tinggal menunggu jadwal pertemuan, sejalan juga dengan Menteri Dalam Negeri. Nanti perjuangan ini kita minta turut dikawal legislator dan senator asal Riau," kata Nasir Day.
Nasir Day menjelaskan, perjuangan pemekaran kabupaten/kota Provinsi Riau telah memasuki tahapan puncak, dimana semua kalangan tokoh masyarakat Riau di hampir semua daerah di Riau telah menyamakan tekad terkait wacana yang lama tertunda.
"Dan sekarang kita minta semua legislator dan senator asal Riau menyatukan sikap, pandangan dan dukungan untuk wacana ini demi kemajuan Provinsi Riau dan demi masa depan anak cucu," katanya.
Sebelumnya Koordinator Tim Insependen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago mengatakan, seluruh tokoh masyarakat dari berbagai wilayah kabupaten/kota telah sejalan dan sependapat untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Syamsul Rakan menjelaskan, pihaknya sudah ketemu dengan ketua dan seluruh anggota Komisi I DPRD Riau, para tokoh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), para tokoh di Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), para tokoh masyarakat di sejumlah wilayah kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
Pada intinya, lanjut dia, semua sepemahaman dan sepakat bahwa pembentukan DOB ini akan memberi dampak positif bagi percepatan pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat.
Saat ini ada sejumlah aspirasi masyarakat untuk pembentukan beberapa DOB, beberapa telah diwacanakan bahkan telah sampai ke program legislasi nasional (Prolegnas) sejak beberapa tahun silam.
Sejumlah wacana DOB yang telah sampai pada tahapan Prolegnas adalah; wacana Kabupaten Indragiri Selatan pisah dari Indragiri Hilir, Gunung Sahilan yang pisah dari kabupaten induk Kampar, kemudian Rokan Darussallam yang pisah dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Menyusul wacana DOB lainnya meliputi Kabupaten Indragiri Utara (Inhil), Kota Duri (Bengkalis), Kuantan Hulu (Kuansing), Kota Bagansiapiapi (Rohil), Kota Perawang (Siak), Tambusai Raya (Rohul) dan Tapung Raya (Kampar).
Terakhir masuk aspirasi dari Khairul Azwar selaku Datuk Tobek Godang untuk DOB Pekanbaru Barat.
Kabupaten Pekanbaru Barat pecahan dari Kota Pekanbaru meliputi wilayah 4 (empat) Kecamatan, Kecamatan Bina Widya, Tuah Madani Payung Sekaki dan Marpoyan Damai.
Pemekaran ini merupakan langkah maju menuju Pekanbaru Barat yang sejahtera, dengan konsep Kabupaten bisnis dan pendidikan.
"Dalam waktu dekat kita juga akan bertemu dengan Forkompinda, baik Kapolda Riau, Kajati, dan Danrem untuk membahas wacana ini," katanya.
