Pemerintah Gesa Mal Pelayanan Publik Digital
PEKANBARU - Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai salah satu program prioritas terus dikebut penyiapannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, MPP Digital adalah skema single sign-on yang akan diterapkan pada semua lini pelayanan publik, dimana warga dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja. Selama ini, berbagai pelayanan masih dijalankan terpisah.
“Sehingga lebih simpel dalam mengakses beragam layanan yang jumlahnya sangat banyak di Tanah Air. Kalau selama ini, warga mau mengurus layanan A, dia harus masuk ke aplikasi A, isi data, dan bikin akun. Mau akses layanan B, masuk ke aplikasi B, bikin akun dan isi banyak data lagi. Dengan MPP Digital semua terintegrasi bertahap, cukup single sign-on, basisnya nanti dari NIK,” ujar Anas, Jumat (17/02).
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan pelayanan publik yang terus dimonitor dan dievaluasi rutin oleh Wakil Presiden.
Anas mengatakan, lintas stakeholder di lingkup pemerintah telah melakukan simulasi integrasi layanan tersebut pada hari Kamis (16/02), dihadiri oleh seluruh kementerian/lembaga dan BUMN yang menjadi penelaah teknologinya.
“Salah satu yang kita simulasikan adalah izin di sektor kesehatan. Jadi ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kemenkes. Begitu submit, datanya sudah langsung terintegrasi. Alhamdulillah kemarin lancar, tinggal finishing sedikit-sedikit,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Kementerian PANRB berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang mendukung MPP Digital sebagai salah satu perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkeu, BSSN, LNSW, dan sebagainya.
Anas menambahkan, sejumlah BUMN dilibatkan dalam penyiapan MPP Digital, mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, hingga Perum Peruri.
“Kita minta bantuan kolaborasi dengan Pak Erick Thohir agar BUMN yang sudah sangat mapan dalam sistem layanan dan teknologinya membantu reviu MPP Digital, melakukan performance test. Karena memang kita harus mengakui e-services beberapa BUMN sudah jauh lebih unggul dibanding e-services di lingkup pemerintah,” imbuh Anas.
