Ma'ruf Ingin NU Perbaiki Umat dengan Santrinisasi, Bukan Islamisasi
JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ingin organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memperbaiki umat dengan istilah santrinisasi dalam rangka meneruskan komitmen Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari.
Hal tersebut dia ceritakan saat menghadiri perhelatan Malam Anugerah 1 Abad Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Teater Tanah Air, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Selasa (31/1).
"Memperbaiki umat itu bahasa saya adalah santrinisasi. Jadi umat itu kita santrikan semua, supaya berpikir dan berperilaku santri," ujar Ma'ruf Amin.
Dirinya menilai istilah tersebut berbeda dengan Islamisasi karena terkait dengan keberadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, termasuk dalam hal agama.
"NU tidak melakukan Islamisasi, karena itu akan mengganggu hubungan antarpemeluk agama. Kecuali, orang itu mau sendiri," kata eks Rais Aam PBNU itu.
Ma'ruf Amin mengatakan umat Islam di Indonesia terbilang banyak jumlahnya, termasuk orang-orang NU. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan untuk mewujudkan umat yang baik dan kuat.
"Umat yang cukup besar ini harus menjadi santri yang benar. Bahkan memperbaiki orang NU sendiri supaya menjadi umat yang terbaik, tangguh, dan kuat dengan cara-cara dakwah Nahdliyah," kata dia.
Sebelumnya, dia mengutip pernyataan Hadratussyaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU yang mengajarkan untuk kerja perbaikan.
Di antaranya, yakni memperbaiki masalah agama, kemasyarakatan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ma'ruf Amin juga menilai beranggapan NU perlu memperbaiki umat, negara, dan dunia.
Diketahui, acara tersebut dihadiri banyak tokoh penting Indonesia separti Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid.
Kemudian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpan-RB Azwar Anas, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Kemudian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
