Pemerintah Provinsi Riau Penuhi Penerangan Listrik di Daerah Terpencil
Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memenuhi kebutuhan penerangan listrik di daerah belum berkembang, terpencil, tertinggal/terisolasi dan perdesaan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat setempat.
"Alhamdulillah upaya ini mengalami peningkatan terbukti capaian rasio rasio elektrifikasi di Riau dari 92,536 persen pada tahun 2021 menjadi 92,89 persen pada tahun 2022. Rasio elektrifikasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun," kata Gubernur Riau Syamsuar dalam laporan refleksi akhir tahun Pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 di di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin.
Syamsuar mengatakan capaian peningkatan elektrifikasi sepanjang tahun 2022 itu terkait pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan skala prioritas yang sudah dilakukan berupa pengerjaan fisik Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Pengadaan Jaringan Listrik Perdesaan).
Ia menyebutkan pembangunan tersebut meliputi 4 Lokasi di Kabupaten Bengkalis yaitu Kelurahan Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat, 3. RW. 03 Dusun Damai Desa Kembung, Desa Suka Maju Kecamatan Bantan.
"Listrik sebagai sumber kehidupan masyarakat selain berfungsi sebagai penerangan juga dibutuhkan karena berfungsi sebagai energi dalam mengembangkan segala usaha dan aktifitas sehari-hari. Dengan adanya penerangan listrik sekaligus mempu membuka ketertinggalan masyarakat sebuah desa," katanya.
Ia merinci pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik capaian juga dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi 4 Lokasi yang berada di Pencairan Seberang Tembilahan, Dusun Brunto Desa Igal Kecamatan Mandah, Parit Mengkudu Dusun 1 Kel Pungkat Kecamatan Gaung, jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Kasau Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan.
Berikutnya di Kabupaten Rokan Hilir meliputi 4 Lokasi, yakni Pulau Jemur Kec. Pasir Limau Kapas pencairan, Dusun Parit Karim Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, RT 06 RW 03 Dusun Parit Enam, Kepenghuluan Sei Sialang Kec. Batu Hampar, Kepenghuluan Panipahan Laut Dusun Darul Ihsan Kec Limau Kapas. Di Kota Dumai meliputi 3 Lokasi, RT 02 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan, Jalan Meranti RT 05 Kel. Tanjung Penyebal Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Nenas.
Selanjutnya Kabupaten Rokan Hulu meliputi 2 Lokasi, Desa Mahato Kec Tambusai Utara, Desa Batang Kumu Kec. Tambusai. Berikutnya di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi 2 Lokasi yakni Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung, Desa Banjar Benai dan Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai, Desa Banjar Benai dan Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai.
Pembangunan yang sama juga dilakukan di Kabupaten Kampar meliputi 2 Lokasi yakni Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.
"Kegiatan prioritas selanjutnya adalah pembangunan PLT terpusat Off Grid, yaitu meliputi pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir 2 dusun yaitu Dusun Bagan Jaya, Desa Sungai Udan Kecamatan Reteh (1 unit 20 kWp) dan Kabupaten Indragiri Hulu 2 dusun yaitu Dusun Sadan dan Dusun Suit Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal (1 unit 20 kWP)," katanya.
Disamping itu pengadaan dan pemasangan solar home system yang meliputi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Dusun IV dan Dusun V Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri (45 unit masing-masing 20 Wp). Di Kabupaten Kampar yaitu Desa Ludai, Desa Subayang Jaya, Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Desa Koto Parambahan, Desa Kampar Kecamatan Kampar serta Desa Pulau Birandang (48 unit masing-masing 20 Wp).
Syamsur mengatakan memasuki tahun 2023 maka seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan percepatan kegiatan yang telah disusun di masing-masing OPD.
"Kegiatan harus disikapi dengan kerja cepat pada awal tahun anggaran 2023. Seluruh ASN di seluruh OPD Pemprov Riau, harus segera melaksanakan kegiatan pekerjaan yang tanpa melalui proses lelang. Mulai hari ini sudah mulai bekerja dengan baik dan bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh masing-masing OPD," kata Syamsuar.
